SIDOARJO, Viraltimes.id - Forum cangkrukan bertajuk “Mengenal Buduran Market 1926” yang digelar di kawasan Buduran menjadi ruang temu antara warga, pedagang, dan pegiat sejarah lokal. Di tengah suasana santai khas diskusi warung kopi, topik yang diangkat sejatinya tidak ringan: menelusuri jejak awal berdirinya Pasar Buduran yang diyakini bermula pada 1926.
Kegiatan ini berlangsung di area pasar yang hingga kini masih menjadi denyut ekonomi masyarakat Sidoarjo. Sejumlah peserta tampak antusias mengikuti jalannya diskusi, berharap mendapatkan gambaran utuh tentang sejarah pasar yang telah menjadi bagian dari kehidupan warga lintas generasi.
Hadir sebagai narasumber utama, Dr. Sudi, Ketua Komunitas Sidoarjo Masa Kuno, membuka diskusi dengan memaparkan kondisi sosial masyarakat era 1920-an. Ia menjelaskan bagaimana pasar tradisional pada masa Hindia Belanda berfungsi tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga ruang interaksi sosial masyarakat pribumi.Minggu (3/5/2026).
Dalam paparannya, ia kembali menegaskan bahwa tahun 1926 menjadi tonggak awal beroperasinya Pasar Buduran. Narasi tersebut disampaikan dengan mengulas dinamika perdagangan dan kehidupan warga pada masa itu, yang dinilai menjadi fondasi tumbuhnya aktivitas ekonomi di kawasan Buduran.
Namun, seiring diskusi berjalan, fokus pembahasan mulai mengerucut pada aspek yang lebih spesifik: validitas data sejarah yang disampaikan. Pertanyaan dari peserta terkait siapa sosok kepala desa atau lurah Buduran pada 1926 menjadi titik balik jalannya forum.
Pertanyaan tersebut memantik perhatian karena menyentuh aspek mendasar dalam kajian sejarah lokal, yakni keberadaan tokoh kunci dalam peristiwa penting. Sosok pemimpin desa pada masa itu dinilai memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan, termasuk kemungkinan terkait pendirian dan pengelolaan pasar.
Alih-alih menghadirkan jawaban berbasis arsip, narasumber memberikan respons singkat, “Mohon maaf saya tidak tahu ,saya bukan orang Pemda.” Pernyataan ini memunculkan jeda dalam diskusi, sekaligus menandai terbatasnya data yang dapat dihadirkan dalam forum tersebut.
Situasi tersebut menegaskan bahwa diskusi masih bertumpu pada narasi umum yang beredar, belum sepenuhnya didukung oleh riset kearsipan yang mendalam. Tahun 1926 terus disebut sebagai pijakan sejarah, namun detail administratif yang menguatkan klaim tersebut belum dapat ditunjukkan.
Padahal, dalam praktik penelitian sejarah, arsip administratif seperti data desa, dokumen kolonial, maupun catatan pemerintahan lokal merupakan sumber penting untuk memastikan keakuratan sebuah peristiwa. Tanpa dukungan itu, narasi sejarah berisiko menjadi sekadar cerita yang berulang tanpa verifikasi.
Hingga forum cangkrukan berakhir, identitas kepala desa Buduran pada 1926 tetap belum dapat diungkapkan. Diskusi yang diharapkan mampu membuka tabir sejarah justru menyisakan pertanyaan mendasar yang belum terjawab.
Meski demikian, forum “Mengenal Buduran Market 1926” tetap menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya sejarah lokal. Ke depan, upaya serupa diharapkan tidak hanya menghadirkan cerita, tetapi juga diperkuat dengan penelusuran arsip dan data faktual agar sejarah Pasar Buduran dapat dipahami secara lebih utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sapto