Halsel, Viraltimes.id – Viraltimes.id, Keterlambatan pencairan gaji aparatur desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara, kembali menuai sorotan. Ketua KCBI Halsel Ruslan A wais karena Hingga memasuki awal Mei 2026, hak gaji untuk bulan Maret dan April bagi kepala desa, kaur, hingga anggota BPD di seluruh desa belum juga dibayarkan.
Penyebabnya diduga karena belum diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Padahal, proses administrasi di tingkat desa semuanya telah selesai di proses
pasalnya Surat Perintah Membayar (SPM) diketahui sudah diajukan ke BPKAD sekitar satu bulan lalu. Namun hingga kini, dokumen SP2D yang menjadi dasar pencairan dana ke bank tak kunjung diterbitkan. Akibatnya, pihak desa tidak dapat melakukan pencairan gaji, meski anggaran di daerah telah tersedia Namun sampai saat ini prosesnya secara adminitrasi di daerah atau kabupaten belum juga terlealisasi
Akhirnya sampai saat ini Para kepala desa mengungkapkan keresahan. Mereka akibat mengaku kesulitan memberikan penjelasan kepada staf perangkat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terus mereka mempertanyakan di kepala Desa sebagai hak mereka yang wajib di selesaikan atau proses pembayaran
Padahal Kami sudah masukkan SPM satu bulan lalu, tapi sampai sekarang SP2D belum keluar. Kami juga tidak tahu kendalanya apa. Saat kami tanya ke BPKAD, hanya dijawab masih menunggu tanda tangan Kepala BPKAD,” ujar salah satu Kades yang enggan menyebutkan namanya Jumat (O1/5/2026).
Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan karena menyangkut kebutuhan hidup banyak orang. Gaji tersebut menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian besar aparat desa
Hal ini para Kaur dan BPD terus bertanya kepada kami.sebagai kepala Desa dengan alasan Mereka butuh kepastian, sementara kami sendiri tidak punya jawaban yang pasti karena Ini sudah dua bulan tertunda, tentu sangat berdampak,”Ujarnya
Karena Minimnya informasi dari kejelasan pihak BPKAD akhirnya mempengaruhi situasi.dengan alasan keterlambatan penandatanganan SP2D memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pemerintah desa.maupun masyarakat luas
Hingga berita ini di tayangkan pihak media Masi upaya untuk konfirmasi kepada pihak BPKAD terkait penyebab keterlambatan penerbitan SP2D tersebut.
Gandy haji