PANGKEP – Viraltimes.id, Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) tengah menjadi sorotan tajam. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda 08 DPW Sulawesi Selatan mengungkap dugaan kuat adanya "kekuasaan bayangan" yang diduga mengendalikan berbagai aspek penting di lingkup pemerintahan daerah.
Dalam laporannya, LSM menyoroti keberadaan sosok berpengaruh yang berada di luar struktur birokrasi resmi, namun diduga memiliki kendali signifikan terhadap penentuan proyek daerah hingga pengisian jabatan strategis.
Fenomena "Shadow Power"
LSM menilai fenomena ini sangat berbahaya karena berpotensi merusak sistem birokrasi dan prinsip transparansi. Meskipun bukan pejabat formal, oknum tersebut diduga memiliki kedekatan khusus dengan Bupati, sehingga mampu memengaruhi pengambilan keputusan strategis.
"Indikasi ini tidak bisa dianggap sepele. Jika benar terjadi, maka ada proses pengambilan keputusan yang tidak melalui mekanisme resmi," tegas perwakilan LSM Garda 08.
Dua Isu Krusial yang Disoroti
Ada dua poin utama yang menjadi fokus temuan dan menjadi perhatian serius:
1. Dugaan Intervensi Proyek Pembangunan
Sejumlah proyek pembangunan daerah diduga tidak berjalan sepenuhnya melalui proses yang transparan dan objektif. Ada dugaan kuat adanya intervensi dari pihak eksternal yang memengaruhi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga penunjukan pelaksana proyek. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar terkait integritas sistem pengadaan barang dan jasa.
2. Pengaruh dalam Penentuan Jabatan
Selain proyek, laporan ini juga menyinggung adanya pengaruh non-formal dalam mekanisme mutasi dan promosi jabatan. Padahal, secara aturan, penempatan pejabat harus berlandaskan sistem merit (kinerja dan kompetensi) serta prosedur birokrasi yang sah, bukan karena intervensi pihak luar.
Implikasi Serius
Jika dugaan ini terbukti kebenarannya, dampaknya akan sangat luas dan merugikan, antara lain:
- Terjadinya pelanggaran prinsip good governance.
- Membuka celah lebar bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
- Merusak sistem birokrasi dari dalam akibat dominasi "kekuasaan bayangan".
Mendesak Investigasi dan Audit Independen
Menanggapi hal ini, LSM Garda 08 mendesak aparat penegak hukum serta lembaga pengawas seperti Inspektorat dan BPKP untuk segera turun tangan melakukan penelusuran menyeluruh.
Mereka juga menekankan pentingnya dilakukan audit independen terhadap proyek-proyek strategis, serta evaluasi mendalam terkait riwayat mutasi dan promosi jabatan, demi memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan dan bersih dari praktik-praktik yang merugikan negara.
Nursan