BANDA ACEH, ViralTimes.id
Puluhan triliun rupiah dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) untuk Aceh terus mengalir dari pusat. Ironisnya, para kontraktor lokal justru terpinggirkan dan hanya bisa jadi penonton di tanah sendiri.
Proyek-proyek infrastruktur bernilai fantastis itu lebih banyak dimenangkan kontraktor dari luar daerah. Sementara pengusaha Aceh yang punya pengalaman dan tenaga kerja lokal malah gigit jari.
“Uangnya untuk Aceh, tapi yang kerja orang luar. Anak Aceh cuma disuruh jadi kuli. Ini namanya dijajah di rumah sendiri,”
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: Kemana sikap Kamar Dagang dan Industri Aceh? Kadin
Sebagai "rumah" para pengusaha, Kadin seharusnya berada di garda depan membela dan memperjuangkan jatah kontraktor lokal. Faktanya, suara Kadin nyaris tak terdengar saat tender-tender besar lepas dari genggaman pengusaha Aceh.
Publik menilai Kadin gagal menjalankan fungsi advokasi. Alih-alih mendorong kebijakan keberpihakan 40% untuk usaha lokal sesuai Perpres, Kadin justru terkesan pasif.
“Fungsi Kadin itu memperjuangkan anggotanya. Kalau puluhan triliun lewat depan mata tapi anggota Kadin tidak dapat, buat apa ada Kadin?”
Padahal amanat UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berbagai aturan pengadaan jelas mendorong pemberdayaan pengusaha lokal. Tujuannya agar perputaran uang tetap di Aceh dan membuka lapangan kerja untuk rakyat Aceh.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka rehab-rekon yang nilainya triliunan itu tidak akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh. Uangnya masuk, bangun, lalu keluar lagi.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Kadin Aceh belum memberikan keterangan resmi terkait langkah konkret yang telah diambil untuk memperjuangkan kontraktor lokal.
Rakyat Aceh kini menunggu: Apakah Kadin akan bangkit membela, atau terus diam dan membiarkan pengusaha lokal terus jadi penonton di negerinya sendiri?
Rian