ACEH BESAR _ ViralTimes.id
Dua bangunan megah Puskesmas di Kabupaten Aceh Besar kini menjadi simbol pemborosan. Sudah menyedot anggaran belasan miliar rupiah dari APBK, Puskesmas Kecamatan Mesjid Raya dan Puskesmas Pulau Nasi hingga Agustus 2026 belum juga bisa melayani masyarakat secara optimal.
Kondisi ini dibongkar Anggota DPRK Aceh Besar Fraksi PKS, Zulfikar Aziz, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Besar, Rabu (19/8/2026).
Dengan nada keras, Zulfikar menyoroti mangkraknya dua fasilitas kesehatan yang sejatinya sangat dibutuhkan warga.
"Jangan gara-gara masalah administrasi, masyarakat yang kita korbankan pelayanan kesehatannya. Padahal fasilitasnya sudah ada dan dibangun memakai uang rakyat," tegas Zulfikar di hadapan pimpinan DPRK, eksekutif, dan tamu undangan.
Zulfikar membeberkan rincian proyek. Puskesmas Mesjid Raya dibangun pada tahun 2024 dengan anggaran mencapai kisaran Rp10 miliar. Sementara Puskesmas Pulau Nasi juga dibangun dengan nilai fantastis, meski rincian pastinya belum diungkap dalam rapat.
Kedua puskesmas itu berdiri kokoh secara fisik. Namun hingga kini pintu layanannya tertutup. Penyebabnya bukan karena tidak ada tenaga medis atau peralatan, melainkan tersangkut persoalan administratif dan proses akreditasi yang belum tuntas.
"Ini bukan gedung kosong biasa. Ini gedung kesehatan. Setiap hari tertunda, ada warga Mesjid Raya dan warga Pulau Nasi yang harus menempuh jarak jauh, mengeluarkan biaya lebih, hanya untuk berobat," lanjut Zulfikar.
Dalam pandangannya, Fraksi PKS mendesak Dinas Kesehatan Aceh Besar untuk segera membereskan karut-marut administrasi. Mulai dari kelengkapan dokumen, pemenuhan standar sarana, hingga proses akreditasi yang menjadi syarat utama agar puskesmas bisa beroperasi dan mendapat dukungan BPJS Kesehatan.
"Kalau alasannya administrasi, selesaikan sekarang. Jangan jadikan birokrasi sebagai alasan untuk menunda hak dasar masyarakat atas kesehatan," ujarnya.
Zulfikar juga meminta Pemkab Aceh Besar mengevaluasi kinerja SKPK terkait. Menurutnya, pembangunan fisik tanpa diikuti kesiapan operasional adalah bentuk perencanaan yang cacat.
Warga Kecamatan Mesjid Raya dan Pulau Nasi selama ini menggantungkan harapan besar pada dua puskesmas tersebut. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan akses ke RSUD butuh waktu tempuh lama, kehadiran puskesmas sangat krusial.
Keterlambatan pengoperasian ini dinilai memperparah beban masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia.
Hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar belum memberikan keterangan resmi terkait target pasti operasional kedua puskesmas dan kendala akreditasi yang dihadapi.
Fraksi-fraksi lain dalam rapat paripurna juga menyatakan hal senada. Mereka meminta eksekutif menjadikan temuan ini sebagai prioritas utama dalam sisa tahun anggaran 2025.
Pembangunan infrastruktur kesehatan tanpa diikuti kesiapan layanan hanya akan menjadi monumen mahal yang tidak menyentuh rakyat. Dan di Aceh Besar, rakyat sudah terlalu lama menunggu.
Rian