ACEH BESAR — ViralTimes.id / Bangunannya sudah berdiri. Catnya masih bagus. Tapi sampai hari ini tidak ada satu pun pasien yang bisa berobat di sana.
Puskesmas Pulau Nasi yang rampung dibangun sekitar 2 tahun lalu masih mangkrak. Alasannya klasik: terganjal urusan sertifikat dan perizinan.
DPRK Turun Langsung, Temukan Fasilitas "Mati Suri"
Fakta itu terungkap saat Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Mucthi, A.Md, memimpin kunjungan kerja *Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Pertanggungjawaban APBK TA 2025,
_“Kami meninjau langsung Puskesmas di Pulau Nasi. Gedungnya sudah selesai sekitar dua tahun lalu. Tapi sampai sekarang belum bisa difungsikan karena masih terkendala proses perizinan sertifikat,”_ kata Abdul Mucthi.
Ia menyebut ini pemborosan anggaran. Negara sudah keluar miliaran untuk membangun, tapi masyarakat Pulau Nasi tetap harus menyeberang jauh untuk berobat.
_“Harusnya ini jadi prioritas. Selesaikan administrasi secepatnya. Jangan sampai gedung ini lapuk dulu baru bisa dipakai,”_ tegasnya.
saat dikonfirmasi _ViralTimes.id_ melalui WhatsApp, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, Rosa Andriani, hingga berita ini ditulis belum memberikan respon terkait nasib Puskesmas Pulau Nasi.
Sikap diam itu menimbulkan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab atas kemacetan administrasi ini? Dan sampai kapan warga Pulau Nasi harus menanggung akibatnya?
Warga: Kami Butuh Obat, Bukan Janji
Selama 2 tahun, masyarakat Pulau Nasi hanya bisa pasrah. Puskesmas ada, tapi pintunya terkunci.
Padahal di pulau terluar, akses kesehatan adalah soal hidup dan mati. Ambulans laut tidak setiap saat ada. Dokter tidak setiap hari bisa datang.
Publik menuntut 3 hal:
1. Pemkab Aceh Besar segera tuntaskan sertifikat dan izin operasional
2. Dinkes jemput bola, jangan tunggu dipanggil
3. BPKP audit, kenapa pembangunan bisa selesai tapi legalitasnya tidak siap
Jangan biarkan APBK 2025 hanya jadi laporan angka. Buktikan dengan Puskesmas yang benar-benar buka pintunya untuk rakyat.
121AN