BANDA ACEH –viraltimes.id, Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh menggelontorkan belanja besar-besaran di E-Katalog 6.0 tahun 2026, Total 11 paket pengadaan nilainya menembus Rp5,7 miliar lebih dan sebagian besar bersumber dari APBDP 2026.
Data pengadaan yang dihimpun menunjukkan prioritas anggaran lebih banyak mengarah ke kegiatan seremonial, mobil dinas, dan fasilitas pejabat, ketimbang kebutuhan dasar pelayanan publik.
Rincian Belanja Terbesar Setda Banda Aceh 2026:
1. Program “Banda Aceh Experience” : Rp1,49 miliar. Penyedia Duta Biru Production. Status: _on process.
2. Pembelian Mobil Dinas Jabatan : Rp1,29 miliar. Penyedia Central Gold. Status: pembayaran di luar sistem.
3. Malam Puncak HUT Kota ke-821 : Rp726 juta. Penyedia Menara Indonesia Promo.
4. Rapat Kerja Komwil I Apeksi : Rp598 juta. Ditambah 'welcome dinner'Rp548 juta dan konferensi pers Rp58 juta.
5. Seminar Nasional : Rp299 juta. Penyedia Raja Fasya.
6. Sewa Kendaraan Pejabat : Asisten Setda Rp357 juta, Eselon II/b Rp308 juta.
7. Meja Kerja Pejabat : Rp53,8 juta. Kursi Kerja Pejabat : Rp26,8 juta. Penyedia Sinergi Dinamika Jaya. Status: pembayaran di luar sistem
Hampir seluruh paket di atas masih berstatus ,on process. Dua paket, yakni mobil dinas dan perlengkapan kantor, bahkan dicatat dengan status pembayaran di luar sistem.
Angka ini memicu sorotan. Di tengah efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah pusat, belanja seremonial dan fasilitas pejabat di Setda Banda Aceh justru naik signifikan.
"Publik berhak tahu untuk apa Rp1,4 miliar dipakai di ‘Banda Aceh Experience’. Apakah dampaknya langsung ke rakyat atau hanya event seremonial? Begitu juga mobil dinas Rp1,2 miliar lebih. Ini harus dijelaskan transparan,”kata pengamat kebijakan publik Banda Aceh.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Setda Banda Aceh belum memberikan penjelasan resmi terkait urgensi dan manfaat dari seluruh paket pengadaan tersebut.
Warga mendesak Pemko Banda Aceh dan DPRK*l segera membuka detail RAB, output kegiatan, dan mekanisme pembayaran di luar sistem agar tidak menimbulkan tanda tanya di tengah keterbatasan anggaran daerah.
121AN