SIDOARJO - Viraltimes.id , Sorotan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menguat. Sejumlah kalangan menilai, jika pemerintah pusat benar-benar konsisten dan berkomitmen terhadap efisiensi anggaran, maka pembenahan program tersebut harus menjadi prioritas utama.
Catatan kritis disampaikan oleh Sujani , S.Sos, atau lebih dikenal dengan sebutan “Bupati Swasta”. Ia menilai, kebijakan MBG yang diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia perlu dikaji ulang karena belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, komitmen efisiensi seharusnya dimulai dari program-program besar yang menyerap anggaran negara. Salah satunya adalah MBG yang saat ini dijalankan secara nasional.
“Kalau bicara efisiensi, jangan sampai program dijalankan secara gebyah uyah tanpa melihat kondisi daerah. Setiap wilayah punya kebutuhan berbeda,” ujarnya, Minggu (3/5).
Ia menjelaskan, daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi seperti wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil memang membutuhkan intervensi langsung berupa penyediaan makanan bergizi. Namun, kondisi tersebut tidak selalu sama di wilayah perkotaan yang relatif memiliki akses pangan lebih baik.
Penerapan program secara seragam justru dinilai berpotensi tidak efektif. Di sejumlah wilayah kota, ia menyebutkan adanya indikasi makanan yang dibagikan tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat.
“Jika tidak tepat sasaran ,makanan yang dibagikan berpotensi hanya dilihat saja, tidak dimakan. Bahkan bisa dibawa pulang , untuk pakan ternak seperti ayam, bebek, atau lele,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi indikasi bahwa program belum sepenuhnya tepat sasaran. Jika terus terjadi, hal ini berpotensi menjadi pemborosan anggaran atau bahkan penghamburan uang rakyat yang berasal dari pajak masyarakat.
Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas gizi dan menekan angka stunting. Namun, implementasinya harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Menurut Sujani ,Pendekatan berbasis data dinilai menjadi kunci agar program berjalan efektif. Dengan pemetaan yang tepat, alokasi anggaran dapat difokuskan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan, sehingga manfaatnya lebih optimal.
Selain itu, pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat guna mencegah potensi penyimpangan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.
" Saya berharap pemerintah tidak ragu melakukan penyesuaian kebijakan demi meningkatkan efektivitas program. Konsistensi dan komitmen terhadap efisiensi anggaran, dinilai harus tercermin dalam keberanian mengevaluasi program besar seperti MBG" Pungkasnya