Banda Aceh - Viraltimes.id, Kebijakan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menjadi sorotan masyarakat. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) per 27 April 2026, Bagian Umum Setda Banda Aceh mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk pekerjaan di Rumah Jabatan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH), meski sebelumnya telah dilakukan pengadaan dan pemeliharaan dalam jumlah besar.
Dalam data tersebut, tercatat anggaran untuk Revitalisasi Interior Rumah Jabatan KDH mencapai Rp1,28 miliar. Sementara itu, Renovasi dan Rehabilitasi Bangunan Rumah Jabatan KDH juga dianggarkan sebesar Rp1,2 miliar. Dua pos ini memicu pertanyaan publik karena sama-sama menyasar pembenahan fisik dan interior dalam waktu berdekatan.
Tak hanya itu, pengeluaran juga mencakup peralatan dapur kediaman KDH sebesar Rp85 juta dan peralatan dapur WKDH Rp75 juta. Untuk pemeliharaan, rumah jabatan Wakil Wali Kota justru mendapat alokasi Rp465 juta. Sorotan semakin tajam jika menilik data tahun sebelumnya. Pada 2025, Bagian Umum juga telah menggelontorkan anggaran pengadaan mebel dan furnitur KDH dan WKDH dengan total mencapai Rp3,18 miliar.
Selain itu, terdapat anggaran pemeliharaan rumah jabatan KDH Rp150 juta dan WKDH Rp130 juta. Bahkan, tercatat pula pengeluaran lain seperti karpet rumah wali kota senilai Rp200 juta. Masyarakat mempertanyakan apakah pengeluaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan kota.
"Kami mempertanyakan apakah pengeluaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan kota," kata seorang aktivis masyarakat. "Kami berharap Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menjelaskan secara transparan dan akuntabel tentang penggunaan anggaran ini."
Pemerintah Kota Banda Aceh belum memberikan tanggapan resmi tentang pengeluaran ini. Namun, diharapkan agar pemerintah dapat menjelaskan secara transparan dan akuntabel tentang penggunaan anggaran ini dan mempertimbangkan kembali prioritas pembangunan kota.
121AN