Pasaman Barat - ViralTimes.id | Gelombang keresahan publik di Kecamatan Lembah Melintang akhirnya pecah menjadi aksi nyata. Koalisi Masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, LSM, media, pemuda, kelompok tani, serta perwakilan warga resmi melaporkan dugaan korupsi di sembilan Nagari kepada Inspektorat Pasaman Barat, Senin, (02/02)
Laporan ini bukan sekadar formalitas. Koalisi menegaskan adanya indikasi kuat praktik mark up anggaran dan penggunaan SPJ fiktif yang merugikan masyarakat serta mencederai prinsip transparansi pemerintahan nagari.
Hamidan, SH, salah satu pelapor, menyatakan dengan tegas:
“Kami menduga sembilan Nagari di Kecamatan Lembah Melintang melakukan korupsi dengan cara mark up anggaran dan SPJ fiktif. Laporan ini kami ajukan demi mengawal hak masyarakat atas keterbukaan dan transparansi anggaran.” tegasnya.
SS, Seorang tokoh masyarakat menambahkan:
“Langkah ini adalah wujud demokrasi. Kami menuntut pemerintahan yang bersih, karena selama ini terlalu banyak dugaan penyimpangan yang kami temukan.” ungkapnya.
Ahmad Rifai, Perwakilan pemuda menegaskan bahwa laporan telah disertai bukti awal dan dikonsultasikan langsung dengan pihak Inspektorat:
“Hari ini kami resmi melaporkan dugaan kecurangan dengan melampirkan bukti awal. Kami berharap laporan ini segera ditindaklanjuti.” pungkasnya.
Inspektorat Pasaman Barat telah menerima laporan dan memberikan tanda terima resmi. MI, pejabat Inspektorat, menyampaikan:
“Saat ini kami sedang melaksanakan audit reguler di beberapa Nagari. Laporan dari Koalisi Masyarakat akan kami sesuaikan dengan agenda audit reguler. Jika diperlukan, kami akan melibatkan ahli dari Dinas PU.” Jelasnya
Koalisi Masyarakat menegaskan bahwa audit khusus ini adalah ujian komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas. Mereka menuntut agar hasil audit diumumkan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi sebenarnya dan mengawal proses perbaikan.
Koalisi ini merupakan gabungan dari berbagai unsur masyarakat yang berkomitmen memperjuangkan pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel di tingkat nagari.
Koalisi Masyarakat mengajak seluruh warga Pasaman Barat untuk mengawal proses audit ini bersama-sama. Transparansi bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban kita sebagai warga negara untuk memastikan pemerintahan nagari berjalan jujur dan adil.
Apriandi / Rilis