SIGLI – Viraltimes.id, Pemkab Pidie kembali mengukir sejarah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Pidie meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan/BPK Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini diserahkan langsung oleh BPK Aceh kepada Bupati Pidie Sarjani Abdullah di Kantor BPK Aceh, Banda Aceh, pekan ini. WTP ke-11 ini menegaskan konsistensi Pidie menjaga tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel di tengah tantangan fiskal daerah.
Opini WTP adalah predikat tertinggi dari BPK. Artinya, LKPD Pidie tahun 2025 disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, memadai pengungkapannya, taat aturan, dan sistem pengendalian internnya berjalan efektif.
Bagi Pemkab Pidie, WTP 2025 ini spesial karena jadi “hat-trick” panjang: 11 tahun tanpa putus. Tidak banyak daerah di Aceh, apalagi di Indonesia, yang mampu menjaga tren positif selama lebih dari satu dekade.
“Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja kolektif OPD, bendahara, PPK, sampai level gampong. Komitmen kita sama: uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan benar,” tegas Bupati Sarjani Abdullah usai menerima laporan hasil pemeriksaan.
Dalam sambutannya, Sarjani menyebut WTP ke-11 ini sebagai cermin komitmen Pemkab Pidie menjaga 3 pilar utama pengelolaan keuangan: transparansi, integritas, dan akuntabilitas.
Transparansi berarti APBD dan LKPD dibuka untuk publik. Integritas berarti tidak ada ruang untuk penyimpangan. Akuntabilitas berarti setiap rupiah ada pertanggungjawaban jelas.
“Penghargaan ini kami dedikasikan untuk masyarakat Pidie. Karena yang bayar pajak, yang patuh, yang mengawasi, itu semua masyarakat. Kami hanya pengelola amanah,” ujar Sarjani.
Bupati juga mengingatkan jajarannya agar tidak terlena. WTP bukan garis finish, tapi titik tolak untuk pelayanan yang lebih baik.
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Jadi Prioritas
Di balik WTP, BPK tetap memberi catatan dan rekomendasi untuk perbaikan. Pemkab Pidie berkomitmen menindaklanjuti 100% rekomendasi tersebut. Fokusnya 3 hal:
1. *Perkuat Tata Kelola Keuangan*: Penyempurnaan sistem, digitalisasi pelaporan, dan penguatan SDM pengelola keuangan di OPD sampai kecamatan.
2. *Tingkatkan Pelayanan Publik*: Anggaran yang akuntabel harus dirasakan warga lewat jalan mulus, puskesmas lengkap, sekolah layak, dan bantuan tepat sasaran.
3. *Jaga Kepercayaan Masyarakat*: Kepercayaan publik mahal harganya. WTP 11 kali jadi modal, tapi harus dijaga dengan kerja nyata dan zero tolerance terhadap korupsi.
“Kami sudah bentuk tim khusus untuk bedah rekomendasi BPK. Targetnya: semua ditindaklanjuti sebelum semester II 2026. Tidak ada alasan menunda,” jelas Sarjani.
Stabilitas opini WTP berdampak langsung ke daerah. Pertama, posisi tawar Pemkab Pidie ke pemerintah pusat lebih kuat untuk dapat DAK dan insentif fiskal. Kedua, investor dan mitra pembangunan lebih percaya menanamkan program di Pidie karena laporan keuangannya kredibel.
Ketua DPRK Pidie yang turut hadir memberi apresiasi. “Ini kerja keras eksekutif dan legislatif. Ke depan kita kawal bersama agar WTP ini betul-betul berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka di kertas,” ujarnya.
Warga Sigli pun menyambut baik. “Senang dengar Pidie WTP lagi. Semoga dananya cepat dirasakan. Jalan di gampong kami masih berlubang,” kata Maimunah, warga Kecamatan Mutiara.
Menutup keterangannya, Bupati Sarjani berpesan ke seluruh ASN Pidie: jangan puas dengan piagam WTP. Tantangan ke depan lebih berat. Ada program prioritas nasional, ada MBG, ada Koperasi Merah Putih, semua butuh tata kelola keuangan yang ketat.
“WTP itu piagam. Tapi piagam tidak bisa makan. Yang bisa bikin masyarakat sejahtera adalah kerja kita setelah dapat piagam ini. Mari kita buktikan Pidie hebat bukan cuma di laporan, tapi di lapangan,” pungkasnya.
Dengan WTP ke-11 ini, Pidie kembali menempelkan namanya di peta daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Aceh.
Rian