SIGLI, PIDIE – Viraltimes.id, Dinas Pekerjaan Umum Pidie memegang anggaran besar tahun 2026, total Rp91 miliar. Dari angka jumbo itu, seluruh proyek utama dikerjakan lewat lelang tender terbuka. Tapi ada porsi lain yang jadi sorotan: pengadaan langsung/PL dengan jumlah paket yang tidak sedikit.
Hasil penelusuran http://ViralTimes.id mencatat 219 paket kegiatan di PU Pidie dikerjakan lewat skema PL. Jumlah itu langsung jadi bahan diskusi publik. Sebab PL identik dengan penunjukan langsung, tanpa proses kompetisi terbuka seperti tender.
Menjawab sorotan itu, Plt Kepala Dinas PU Pidie Muntahar angkat bicara. Ia meluruskan bahwa tidak semua paket PL itu murni program rutin dari dinas.
“Yang perlu dipahami, 50 persen dari total 219 paket PL itu bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD, atau yang kita kenal pokir dewan. Jadi bukan inisiatif murni PU Pidie,” kata Muntahar, Kamis 5/6/2026.
Muntahar merinci, porsi terbesar anggaran Rp91 miliar memang dijalankan lewat tender. Skema ini dipakai untuk proyek fisik besar: pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan gedung dengan nilai di atas pagu PL.
“Tender tetap jadi skema utama kami. Transparan, ada kompetisi, semua perusahaan bisa ikut. Itu untuk jaga akuntabilitas uang negara,” tegasnya.
Sementara PL dipakai untuk paket dengan nilai kecil sesuai aturan LKPP. Ciri khasnya: pengerjaan cepat, lokasi tersebar, dan sering menyangkut usulan langsung dari masyarakat lewat wakilnya di DPRK Pidie.
“PL itu bukan tanpa aturan. Ada batas pagu, ada e-purchasing, ada SPSE. Kami jalankan sesuai Perpres 16/2018. Kalau melanggar, bisa kami evaluasi,” jelas Plt Kadis.
Data yang dihimpun menunjukkan 219 paket PL di PU Pidie tersebar di berbagai kecamatan. Isinya beragam: pengerasan jalan gampong, drainase, gorong-gorong, hingga rehab bangunan kecil.
Muntahar menyebut, separuh lebih dari paket itu muncul karena usulan pokir anggota DPRK Pidie. Pokir adalah aspirasi konstituen yang dihimpun dewan saat reses, lalu diperjuangkan masuk APBK.
“Jadi kalau ditanya kenapa banyak PL, jawabannya: karena banyak usulan pokir yang masuk ke kami. Lokasinya beda-beda, nilainya kecil-kecil, tapi jumlahnya banyak. Kalau semua ditender, waktunya tidak efisien,” ujarnya.
Skema ini, kata Muntahar, sudah jadi praktik umum di hampir semua dinas teknis. Dinas hanya jadi pelaksana teknis dan pengguna anggaran. Sementara substansi usulan datang dari legislatif.
Menyadari potensi kerawanan, PU Pidie mengaku membuka data paket PL di website LPSE dan SiRUP. Semua nama penyedia, nilai kontrak, dan lokasi bisa diakses publik.
“Kami tidak menutup-nutupi. Silakan cek di LPSE Pidie. Kalau ada yang janggal, lapor ke APIP, Inspektorat, atau Kejaksaan. Kami siap diaudit,” kata Muntahar.
Beliau juga meminta masyarakat ikut mengawasi di lapangan. Cek papan nama proyek, bandingkan volume pekerjaan dengan anggaran, dan laporkan kalau ada yang tidak sesuai.
“Anggaran Rp91 miliar itu uang rakyat Pidie. Mau tender atau PL, tujuannya sama: jalan bagus, irigasi lancar, gedung layak. Tapi prosesnya harus bersih,” tegasnya.
Banyaknya paket PL memang memicu dua pandangan. Di satu sisi, PL dianggap efisien untuk pekerjaan kecil dan tersebar. Di sisi lain, publik khawatir rawan “bagi-bagi proyek” karena tidak ada kompetisi.
Pengamat kebijakan publik di Aceh menyarankan PU Pidie rutin menggelar ekspos anggaran ke media dan LSM. “Kalau 50% memang pokir, jelaskan ke publik proyek mana saja. Biar tidak ada asumsi liar,” katanya.
Muntahar menyambut saran itu. Ke depan, PU Pidie berencana merilis daftar paket pokir lengkap dengan titik lokasi, agar warga tahu proyek dewan dapilnya sudah dikerjakan atau belum.
Anggaran PU Pidie 2026 Rp91 miliar, mayoritas lewat tender. Tapi ada 219 paket PL, dan separuhnya adalah titipan pokir dewan. Transparansi data dan pengawasan warga jadi kunci agar semua proyek benar-benar dirasakan manfaatnya.
RIAN