BANDA ACEH – Viraltimes.id, Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Aceh belakangan jadi keluhan warga. BBM subsidi habis, antrean mengular, waktu terbuang. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma akhirnya membeberkan penyebab utamanya,
Intinya bukan soal stok kosong. Kuota Biosolar subsidi untuk Aceh justru naik dibanding tahun lalu. Tapi ada satu faktor ekonomi yang membuat antrean meledak: jurang harga yang terlalu lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi.
Dian menjelaskan, saat ini Biosolar subsidi dijual Rp6.800/liter. Sementara harga Dexlite dan Pertamina Dex sudah merangkak ke kisaran Rp29 ribu - Rp30 ribu/liter.
“Selisihnya sekitar Rp28 ribu per liter. Itu jarak yang sangat jauh. Secara ekonomi, siapa pun akan menghitung ulang pilihannya,” katanya
Efeknya langsung terasa di lapangan. Kendaraan pribadi, travel, hingga truk yang secara spek mesin memang dirancang untuk Dexlite/Pertamina Dex, kini ikut mengantre Biosolar subsidi. Tujuannya jelas: menekan biaya operasional.
“Seharusnya yang masuk antrean Biosolar itu kendaraan yang memang berhak sesuai peruntukan. Tapi karena selisih harga terlalu tinggi, kendaraan non-subsidi juga ikut masuk antrean. Volume antrean jadi dobel,”
Selain mobil pribadi, ESDM Aceh mendeteksi pergeseran konsumsi dari sektor industri dan jasa. Pabrik kecil, genset, alat berat, hingga cold storage yang dulu pakai non-subsidi, kini mulai beralih ke Biosolar karena tekanan biaya produksi.
“Pertimbangan ekonomi wajar. Tapi kalau semua beralih ke subsidi, kuota yang sudah ditambah pun akan cepat habis. Ujungnya SPBU kehabisan, antrean panjang, warga yang berhak malah dirugikan,” ujar Dian.
Kondisi ini paling parah terjadi di SPBU jalur lintas timur-barat dan daerah padat industri seperti Aceh Besar, Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Bireuen.
Dian meluruskan isu “Biosolar langka”. Data BPH Migas menunjukkan kuota Biosolar subsidi Aceh 2026 justru lebih besar dari alokasi 2025. Artinya stok dari Pertamina aman.
“Masalahnya di kecepatan penyerapan. Dulu kuota habis 30 hari. Sekarang 20 hari sudah habis karena banyak kendaraan ‘baru’ ikut konsumsi. Ini yang bikin SPBU sering kosong sebelum jadwal dropping berikutnya,” bebernya.
ESDM Aceh bersama Pertamina Patra Niaga terus memonitor realisasi harian lewat sistem monitoring BBM bersubsidi. Kalau ada SPBU yang serapan melonjak tidak wajar, langsung jadi target pengawasan.
Menanggapi dugaan penyalahgunaan, Dian menegaskan tim pengawas ESDM Aceh tidak tinggal diam. Instrumen yang dipakai antara lain:
1. *QR Code MyPertamina* untuk kendaraan roda 4, wajib daftar dan sesuai kuota.
2. *Sidak lapangan* ke SPBU rawan, dicek fisik kendaraan dan dokumen.
3. *Koordinasi dengan Satgas Pangan, Polres, dan Hiswana Migas* untuk tindak tegas pelaku nakal.
“Pengawasan kami gencarkan. Tapi jujur, kalau kesadaran pengguna nonsubsidi tidak kembali ke Dex/Pertamina Dex, antrean akan terus terjadi. Subsidi itu uang negara, uang rakyat. Harusnya tepat sasaran,” tegas Dian.
Beliau mengimbau pemilik mobil mewah, travel, dan industri mampu agar kembali menggunakan BBM non-subsidi sesuai spesifikasi mesin. “Bukan soal mampu atau tidak. Ini soal keadilan. Warga nelayan, petani, angkutan umum yang memang berhak, jangan sampai kalah antre.”
Untuk meredam antrean, ESDM Aceh mendorong beberapa langkah:
1. *Edukasi ke masyarakat* lewat media dan spanduk SPBU soal peruntukan Biosolar.
2. *Penambahan jam dropping* Pertamina ke SPBU dengan serapan tinggi.
3. *Penegakan aturan* bagi kendaraan yang tidak sesuai tapi memaksa isi subsidi.
Jangka panjang, Dian berharap kebijakan harga BBM dievaluasi pusat agar disparitas tidak terlalu lebar. “Kalau selisih Rp28 ribu, godaan ekonomi terlalu besar. Kita butuh solusi struktural, bukan hanya patroli SPBU,” tutupnya.
Rian