Banda Aceh - Viraltimes.id, Perdebatan tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kini sering dibingkai sebagai voice versus noise, di mana ada suara yang sahih dan ada kebisingan yang harus diabaikan. Namun, pembingkaian ini berisiko menyederhanakan persoalan dan menyingkirkan kritik yang lahir dari pengalaman nyata di lapangan.
Yang disebut voice biasanya adalah jaminan kesehatan harus tepat sasaran, yaitu yang tidak mampu disubsidi dan yang mampu membayar mandiri. Secara prinsip, itu tidak salah. Namun, persoalannya adalah bagaimana menentukan siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu? Apakah hanya berdasarkan pendapatan atau ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan?
Kritik dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil (OMS) sering kali diabaikan dengan alasan bahwa mereka tidak memahami teknis kebijakan. Padahal, kritik itu lahir dari pengalaman nyata di lapangan, di mana masyarakat merasakan langsung dampak dari kebijakan JKA.
"Jangan hanya mendengar suara-suara yang nyaman di telinga, tapi dengarkan juga suara-suara yang tidak nyaman," kata seorang aktivis OMS di Aceh. "Kita harus memastikan bahwa JKA benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan."
Pemerintah Aceh perlu membuka ruang diskusi yang lebih luas dan inklusif untuk membahas JKA. Jangan hanya melibatkan elit politik dan birokrasi, tapi juga masyarakat sipil dan organisasi masyarakat.
Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa JKA benar-benar efektif dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Jangan biarkan JKA menjadi kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, tapi harus menjadi kebijakan yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Aceh.
121AN