GORONTALO — Viraltimes.id, Aksi demonstrasi yang dilakukan puluhan sopir truk kontainer di kawasan Simpang Lima, Kota Gorontalo, menuai sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pertimbangan Feradi WPI Subur Jaya.26/05/2026
Melalui pernyataan resminya, Sufaldi Tampilang menilai pembubaran massa aksi oleh kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terjadi di lokasi demonstrasi merupakan tindakan yang mencederai ruang demokrasi serta melukai hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Sorotan itu menguat setelah di lokasi terdengar teriakan bernada keras yang ditujukan kepada para demonstran.
“Tamo sikat ngoni eee, kita da bawah 100 masa mo baku potong boleh,” ucap salah satu ketua LSM kepada massa aksi di tengah ketegangan yang terjadi di lapangan.
Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian publik karena dinilai bernada provokatif dan tidak mencerminkan upaya menenangkan situasi.
Menurut Sufaldi Tampilang, ucapan seperti itu tidak seharusnya keluar dalam ruang penyampaian aspirasi masyarakat yang seharusnya dijaga dengan kepala dingin dan pendekatan dialogis.
“Aspirasi masyarakat itu wajib didengar dan dihormati. Negara ini memberi ruang bagi rakyat untuk bersuara. Ketika masyarakat menyampaikan pendapat, seharusnya dijawab dengan dialog dan bahasa intelektual, bukan dengan cacian, tekanan, atau upaya pembubaran secara paksa,” tegas Sufaldi.
Ia menekankan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin undang-undang dan menjadi bagian penting dari demokrasi. Menurutnya, persoalan kemacetan atau terganggunya aktivitas akibat aksi demonstrasi adalah risiko yang harus dipahami selama aspirasi rakyat disampaikan secara terbuka.
“Kalau rakyat turun ke jalan membawa tuntutan, itu bukan berarti mereka menantang negara. Mereka sedang menyampaikan keresahan yang ingin didengar dan meminta penyelesaian. Demokrasi tidak boleh dibalas dengan intimidasi,” ujarnya.
Sufaldi juga menyoroti keterlibatan unsur LSM dalam pembubaran massa. Menurutnya, lembaga yang lahir dari semangat sosial dan kontrol terhadap kebijakan publik seharusnya berdiri bersama masyarakat, bukan tampil memicu ketegangan di lapangan.
“LSM seharusnya menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Kalau justru hadir dengan nada keras dan membuat suasana memanas, publik tentu berhak mempertanyakan fungsi moral dan keberpihakannya,” katanya.
Tak hanya itu, ia turut mempertanyakan peran Aparat Penegak Hukum (APH) yang berada di lokasi saat insiden berlangsung.
“Kalau memang ada penjagaan ketat, kenapa massa dibiarkan berhadap-hadapan dan saling memancing emosi? Tugas aparat menjaga keamanan dan memastikan tidak ada konflik terbuka di tengah masyarakat.
Jangan sampai rakyat sengaja dibiarkan saling beradu mulut sementara akar persoalannya tidak disentuh,” ujar Sufaldi.
Diketahui, aksi yang digelar Aliansi Peduli Energi Gorontalo itu merupakan bentuk protes terhadap persoalan distribusi solar yang dinilai belum kunjung diselesaikan oleh pihak berwenang. Massa aksi melakukan blokade jalan di Simpang Lima sebagai bentuk tekanan agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius.
Melihat situasi yang berkembang, Sufaldi meminta DPRD Gorontalo segera turun tangan dan membuka ruang dialog bersama para demonstran.
“DPRD harus hadir. Duduk bersama dengan para sopir, dengarkan tuntutan mereka, dan cari jalan keluar secara terbuka. Negara harus hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan membiarkan rakyat berhadapan sendiri di jalan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi yang berpotensi memecah persatuan.
“Kalau aspirasi dibalas dengan emosi, yang rugi tetap rakyat. Hari ini mungkin ada pihak yang tertawa melihat masyarakat saling berhadapan. Padahal yang dibutuhkan adalah solusi, bukan perpecahan.”
Menutup pernyataannya, Sufaldi menyampaikan pesan keras agar hak rakyat untuk bersuara tetap dihormati dan tidak dipadamkan oleh kepentingan tertentu.
“Jangan sampai suara rakyat kalah oleh kepentingan sesaat. Demokrasi harus dijaga bersama. Karena ketika ruang bicara ditutup dan rakyat dibungkam, yang lahir bukan ketenangan, tapi luka dan hilangnya kepercayaan terhadap keadilan,” pungkasnya.
Sufaldi