Aceh besar – Viraltimes.id, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyoroti lemahnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Aceh Besar di bawah kepemimpinan Bupati Syech Muharram Idris. Menurut YARA, sederet persoalan mendasar yang muncul dalam setahun terakhir mencerminkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Persoalan yang disorot YARA tidak tunggal. Mulai dari meningkatnya angka pengangguran, tersendatnya pembayaran gaji aparatur pemerintah, hingga mandeknya sejumlah proyek fisik tahun anggaran 2025. Kondisi ini disebut memicu keresahan di tengah masyarakat Aceh Besar.
YARA mencatat ada lonjakan angka pengangguran di Aceh Besar. Salah satu pemicunya diduga akibat dirumahkannya sekitar 400 tenaga kesehatan di fasilitas layanan milik daerah. Kebijakan tersebut dinilai memperparah kondisi ekonomi warga, karena banyak nakes merupakan tulang punggung keluarga.
Pembayaran gaji aparatur pemerintah dilaporkan tidak lancar. Yang paling disorot adalah gaji keuchik atau kepala desa yang belum terselesaikan di beberapa kecamatan. Keterlambatan ini berdampak langsung pada pelayanan di tingkat gampong, karena keuchik kesulitan menggerakkan roda pemerintahan desa.
Sejumlah proyek fisik yang dibiayai APBK Aceh Besar 2025 dikhawatirkan tidak rampung tepat waktu. YARA menilai keterlambatan ini berpotensi menimbulkan sisa anggaran atau SILPA besar di akhir tahun, sekaligus menghambat manfaat infrastruktur bagi masyarakat.
YARA menegaskan bahwa lemahnya pengawasan internal dan minimnya evaluasi terhadap kinerja aparatur memperkuat dugaan adanya kelalaian dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Akibatnya, kata YARA, tata kelola pemerintahan berjalan tanpa kontrol yang memadai.
“Ketiadaan transparansi membuat publik tidak bisa ikut mengawasi. Ketika pengawasan publik lemah dan pengawasan internal tidak jalan, maka kelalaian jadi sulit dicegah,”
YARA juga menyinggung soal akuntabilitas. Lambatnya pembayaran gaji aparatur dan keuchik dinilai sebagai indikator bahwa perencanaan kas daerah tidak prudent. Sementara mangkraknya proyek fisik menunjukkan lemahnya manajemen kontrak dan monitoring di level SKPK.
Akumulasi persoalan itu disebut sudah memicu keresahan. Di tingkat gampong, telatnya gaji keuchik mengganggu layanan administrasi warga. Di sektor kesehatan, berhentinya 400 nakes berdampak pada layanan puskesmas dan beban kerja nakes yang tersisa. Di sisi ekonomi, pengangguran yang naik menambah tekanan daya beli masyarakat.
YARA menyatakan akan terus mengawal isu ini dan mendorong partisipasi publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Menurut YARA, pembenahan tata kelola bukan hanya soal administratif, tapi menyangkut hak dasar warga Aceh Besar atas pelayanan publik yang layak dan anggaran yang dikelola secara bertanggung jawab.
Rian