Banda Aceh - Viraltimes.id, Tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh kembali menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah pihak mengkritik keras gaya kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, yang dianggap menjalankan birokrasi dengan cara-cara yang tidak profesional.
"Sebuah sirkus birokrasi yang memuakkan," kata seorang pengamat birokrasi, mengkritik gaya kepemimpinan Gubernur Aceh. Menurutnya, tata kelola ASN di Aceh tidak lagi berdasarkan prinsip merit system, melainkan lebih mirip manajemen warung kopi yang penuh dengan intuisi personal dan syahwat kekuasaan.
Gelombang penonaktifan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan dalih "evaluasi" dianggap sebagai bentuk banalitas kekuasaan yang mengangkangi hukum. Frasa "evaluasi" dijadikan mantra sakti oleh Gubernur Aceh untuk menyingkirkan siapa saja yang dianggap tidak seirama, tanpa perlu membeberkan indikator kegagalan yang objektif.
"Jika ini dibiarkan, maka jargon 'Aceh Bermartabat' hanyalah bualan kosong di atas puing-puing birokrasi yang hancur," tambah pengamat tersebut.
Beberapa hari lalu, dua jabatan SKPA kembali dinonaktifkan dengan alasan evaluasi. Namun, tidak pernah dijelaskan hasil evaluasi itu kepada publik. Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa penonaktifan tersebut lebih didasarkan pada kepentingan politik daripada upaya meningkatkan kinerja birokrasi.
Masyarakat Aceh berharap agar Gubernur Aceh dapat menjalankan birokrasi dengan lebih profesional dan transparan. "Kami ingin Aceh memiliki birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik," kata seorang aktivis masyarakat.
121AN