Banda Aceh - Viraltimes.id, Pemerintah Kota Banda Aceh menuai kecaman dari aktivis perempuan Aceh atas kebijakan anggaran untuk perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota ke-821 yang mencapai Rp4 miliar. Kebijakan ini dianggap tidak menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas dan masih adanya kabupaten/kota di Aceh yang bergulat dengan dampak bencana.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun anggaran 2026, total pagu anggaran untuk rangkaian kegiatan HUT tersebut mencapai Rp3,988 miliar. Angka itu belum termasuk satu kegiatan lain yang diduga masih bagian dari rangkaian acara, namun belum dapat dipastikan.
Aktivis perempuan Aceh, yang meminta anonim, mengkritik kebijakan pemerintah kota yang dianggap tidak pro-rakyat. "Pemerintah kota harus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, bukan menghabiskan anggaran untuk perayaan yang tidak terlalu penting," katanya.
Kritik juga datang dari masyarakat yang mempertanyakan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. "Di tengah kesulitan ekonomi dan masih adanya korban bencana yang belum tertangani, pemerintah kota masih bisa menghabiskan uang untuk perayaan," kata seorang warga Banda Aceh.
Pemerintah Kota Banda Aceh belum memberikan tanggapan resmi terkait kontroversi ini. Namun, diharapkan pemerintah kota dapat mempertimbangkan kembali kebijakan anggaran dan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
Kontroversi ini menunjukkan bahwa pemerintah kota perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat juga perlu terus memantau dan mengawasi penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas utama.
121AN