Bitung —Viraltimes.id, Di balik wajah Kota Bitung yang tetap terjaga kebersihannya, tersimpan ironi. Para petugas kebersihan yang setiap hari memastikan kota tetap layak huni, hingga kini belum menerima hak normatif mereka berupa Tunjangan Hari Raya (THR).20/03/2026
Kondisi tersebut memantik reaksi dari Ketua LSM Garda Timur Indonesia (GTI). Ia menilai keterlambatan pembayaran THR bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya keberpihakan terhadap pekerja lapisan bawah.
“Ketika mereka yang bekerja dalam diam justru diabaikan haknya, maka yang dipertanyakan bukan hanya kinerja, tetapi juga nurani pengambil kebijakan,” ujarnya.
Ia menegaskan, THR bukan bentuk belas kasih, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi tanpa kompromi. Keterlambatan, terlebih tanpa kejelasan, dinilai sebagai preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, LSM Garda Timur mendesak Wali Kota Bitung agar tidak hanya menerima laporan, tetapi mengambil langkah konkret dan berpihak. Menurutnya, momentum hari raya menjadi ujian empati pemerintah terhadap masyarakat kecil yang selama ini menopang kehidupan kota.
“Jangan biarkan mereka menyambut hari raya dengan ketidakpastian. Pemerintah harus memastikan hak itu diterima sebelum harapan mereka habis,” tegasnya.
Selain itu, LSM Garda Timur juga menuntut transparansi terkait alokasi dan distribusi anggaran THR, serta evaluasi terhadap instansi yang bertanggung jawab. Akuntabilitas, kata dia, harus diwujudkan dalam keadilan yang nyata, bukan sekadar laporan administratif.
Hingga pernyataan ini disampaikan, belum ada keterangan resmi maupun langkah konkret dari Pemerintah Kota Bitung. Publik kini menunggu kejelasan, apakah pemerintah akan hadir sebagai pelindung, atau justru abai di saat keadilan dibutuhkan.
Sufaldi