Aceh Besar - Viraltimes.id, Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti, mendesak Pemerintah Pusat untuk memberikan klarifikasi terkait rencana pemotongan alokasi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026.
Hal ini disebabkan oleh keterlambatan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah menyebabkan penundaan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2026.
"Kami tidak ingin pembahasan APBK terlambat, tapi sampai hari ini dokumen KUA-PPAS belum kami terima," kata Muchti. Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan ini dapat menyebabkan Aceh Besar kehilangan Dana Insentif Fiskal dan terhambatnya belanja wajib.
Pemerintah Aceh Besar sendiri telah melakukan penghematan besar-besaran, termasuk pemotongan TPP pegawai dan rasionalisasi belanja makan-minum. "Semua harus ikat pinggang," kata Bupati Aceh Besar, Muharram Idris.
Muchti berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan penjelasan yang akurat dan terbuka terkait rencana pemotongan alokasi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026, agar Aceh Besar dapat melakukan perencanaan anggaran yang lebih baik.
(1214N)