Sidoarjo - Viraltimes.id Dinamika politik di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi perhatian publik menyusul mencuatnya isu ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati. Perbedaan pandangan dalam tata kelola pemerintahan daerah disebut berkembang menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat, meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kedua pimpinan daerah tersebut, Minggu (22/2/2026).
Sejumlah sumber di lingkungan pemerintahan daerah mengindikasikan adanya perbedaan perspektif dalam proses pengambilan kebijakan strategis. Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi langsung dari pihak-pihak terkait. Dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, publik diimbau untuk menyikapi isu ini secara proporsional dan tidak menarik kesimpulan sebelum adanya konfirmasi resmi.
Perhatian publik kemudian tertuju pada DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang dinilai memiliki fungsi pengawasan sekaligus peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan pemerintahan daerah. Sebelumnya, Aliansi Laskar Jenggolo yang terdiri dari 11 organisasi kemasyarakatan dan LSM menggelar aksi unjuk rasa dan diterima dalam audiensi oleh DPRD pada Selasa, 10 Februari 2026.
Dalam audiensi tersebut, tercapai kesepakatan tertulis yang ditandatangani perwakilan aliansi dan pimpinan DPRD sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Aliansi mendesak DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan secara optimal serta memastikan tata kelola pemerintahan daerah berlangsung transparan dan akuntabel.
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA., menyatakan pihaknya tengah menyiapkan aksi lanjutan dengan estimasi massa sekitar 1.000 orang. Ia bahkan melontarkan pernyataan simbolik akan “menggembok” kantor DPRD sebagai bentuk kritik terhadap lembaga tersebut yang dinilai belum maksimal dalam menjembatani dinamika politik yang berkembang.
Pernyataan tersebut dipahami sebagai ekspresi kekecewaan sebagian elemen masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan melalui mekanisme yang sah, tertib, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Stabilitas politik lokal dinilai sangat penting demi menjaga kesinambungan pelayanan publik serta pembangunan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak eksekutif maupun legislatif masih terus dilakukan guna memperoleh penjelasan yang berimbang. Klarifikasi terbuka dari seluruh pihak diharapkan dapat meredam spekulasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Publik pun menantikan langkah konkret dan komunikasi yang konstruktif agar dinamika politik di Sidoarjo tetap berada dalam koridor demokrasi dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Redho