BANDA ACEH– Viraltimes.id, Proses pengadaan sarana Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) untuk pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di sejumlah SMA negeri Aceh menjadi sorotan setelah muncul pola kontrak yang dinilai tidak lazim.
Hasil penelusuran terhadap dokumen E-Katalog 6.0 yang dicocokkan dengan data resmi SIRUP LKPP menunjukkan sedikitnya 24 paket pengadaan komputer untuk SMA negeri di Aceh telah diproses dengan total nilai kontrak sekitar Rp10,52 miliar. Jika digabungkan dengan paket meubelair komputer yang juga terdaftar di SIRUP, total komitmen anggaran untuk sarana TKA/ANBK di sektor pendidikan Aceh tahun ini mencapai lebih dari Rp14 miliar.
Angka tersebut besar, namun yang menjadi perhatian publik bukan hanya besarnya nilai, melainkan pola penetapan harga dan distribusi paket.
Data menunjukkan hampir seluruh paket pengadaan komputer memiliki selisih harga yang sangat tipis antara pagu anggaran dan nilai kontrak. Banyak paket hanya turun beberapa ratus ribu rupiah dari angka perencanaan.
Di atas kertas memang tercatat ada penghematan, namun secara substantif selisihnya dinilai tidak signifikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah proses negosiasi dan kompetisi harga benar-benar berjalan terbuka dan kompetitif.
Contohnya terlihat pada paket di SMAN 1 Peunaron, Aceh Timur. Pagu anggaran ditetapkan Rp350 juta, sementara nilai kontrak yang disepakati Rp349,68 juta. Pola serupa juga terjadi di SMAN 1 Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, dengan pagu Rp525 juta dan kontrak Rp524,84 juta. Bahkan di SMAN 1 Bireuen, pagu Rp525 juta berkontrak Rp524,61 juta.
Pola dengan selisih di bawah Rp1 juta ini berulang hampir di seluruh sekolah sasaran di Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, hingga Aceh Tamiang.
Selain soal harga, distribusi pemenang paket juga menjadi sorotan. Berdasarkan data E-Katalog 6.0, pembagian proyek tampak terpusat pada beberapa perusahaan di wilayah tertentu.
Di Kabupaten Bireuen, paket-paket pengadaan komputer jatuh kepada PT Faras Sinergi Nusantara. Sementara di Aceh Timur, dominasi dipegang oleh PT Elife Digital Ecosystem. Di Aceh Tamiang, hampir seluruh proyek dikerjakan oleh PT Hallo Indonesia Teknologi. Sedangkan untuk wilayah Aceh Utara, PT Bhakti Selaras Indonesia yang paling banyak mendapatkan paket.
Pola ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pemerhati pengadaan barang dan jasa. Mereka menilai pola distribusi yang terpusat pada satu atau dua penyedia di setiap kabupaten berpotensi mengurangi ruang kompetisi sehat.
“Jika paket-paket ini memang melalui E-Katalog, secara prosedur sah. Tapi semangat E-Katalog adalah memperluas pilihan dan mendorong efisiensi. Ketika kontrak selalu menempel pagu dan pemenangnya berulang di wilayah yang sama, publik wajar bertanya apakah ada pembinaan pasar yang sehat atau justru pembagian wilayah,” kata seorang pengamat pengadaan yang tidak ingin disebutkan namanya.
Temuan ini memunculkan desakan agar Dinas Pendidikan Aceh dan LKPP melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengadaan di E-Katalog. Tujuannya agar prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar terlaksana, bukan sekadar formalitas administrasi.
Masyarakat juga meminta penjelasan dari pihak sekolah dan dinas terkait mengapa selisih harga cenderung minimal dan apakah ada upaya negosiasi harga yang lebih optimal sebelum kontrak ditandatangani.
Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai pola pengadaan tersebut. Publik berharap ada klarifikasi agar tidak muncul spekulasi yang dapat merusak kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
Dengan anggaran lebih dari Rp14 miliar yang digelontorkan untuk sarana ANBK tahun ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar dana tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Aceh.
121AN