JAKARTA —Viraltimes.id, Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia terkait larangan tindakan tegas terhadap pelaku begal menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Salah satu kritik keras datang dari Dewan Pertimbangan FERADI WPI Subur Jaya, SUFALDI TAMPILANG, yang secara terbuka meminta Presiden untuk mengevaluasi bahkan mencopot Menteri HAM dari jabatannya.
Menurut Sufaldi, pernyataan Menteri HAM tersebut dinilai tidak mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat yang setiap hari hidup dalam ancaman kejahatan jalanan. Ia menilai pernyataan itu justru dapat melemahkan mental aparat penegak hukum yang berada di garis depan menghadapi pelaku kriminal bersenjata.
“Rakyat hari ini bukan hidup dalam ketenangan, tetapi dalam rasa takut. Begal sudah bukan sekadar pencurian biasa, melainkan kejahatan brutal yang bisa merenggut nyawa masyarakat kapan saja. Ketika aparat ingin bertindak tegas demi melindungi warga, jangan malah dilemahkan dengan pernyataan yang membingungkan publik,” tegas SUFALDI TAMPILANG.
Ia mengatakan, negara harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan polemik yang dapat ditafsirkan seolah melindungi pelaku kejahatan. Menurutnya, hak asasi manusia memang harus dihormati, namun jangan sampai pemahaman HAM dipelintir hingga membuat aparat takut bertindak terhadap pelaku kriminal yang membahayakan masyarakat.
Sufaldi menilai pernyataan Menteri HAM terlalu naif dan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Ia bahkan menyebut cara berbicara Menteri HAM seperti “anak-anak” karena dianggap tidak memahami keresahan masyarakat yang menjadi korban kejahatan jalanan.
“Jangan bicara teori di atas meja sementara rakyat di bawah menjerit ketakutan. Banyak masyarakat kehilangan motor, harta benda, bahkan nyawa akibat aksi begal. Negara tidak boleh kalah terhadap kriminal. Ketegasan aparat adalah bentuk perlindungan terhadap rakyat,” ujarnya dengan nada keras.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah pusat untuk memberikan dukungan moral dan hukum kepada aparat kepolisian dalam memberantas aksi begal yang semakin meresahkan di berbagai daerah.
Menurutnya, aparat di lapangan mempertaruhkan nyawa saat menghadapi pelaku kriminal yang sering kali membawa senjata tajam bahkan senjata api rakitan.
“Kalau aparat terus ditekan dengan narasi yang tidak jelas, maka kejahatan akan semakin merajalela. Pelaku kriminal bisa merasa dilindungi, sementara rakyat kecil yang menjadi korban justru kehilangan kepercayaan kepada negara,” tambahnya.
Pernyataan keras dari Dewan Pertimbangan FERADI WPI Subur Jaya tersebut kini menjadi perhatian publik dan memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Sebagian menilai hak asasi manusia harus tetap dijunjung tinggi, namun banyak pula yang berpendapat bahwa tindakan tegas terhadap pelaku begal diperlukan demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat luas.
Di tengah meningkatnya kasus kriminalitas jalanan, publik kini menunggu langkah dan sikap pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara penegakan HAM dan ketegasan hukum. Banyak pihak berharap pemerintah tidak hanya berbicara soal hak pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan hak masyarakat untuk hidup aman dan terbebas dari rasa takut.
Hingga saat ini, polemik tersebut terus menjadi pembicaraan hangat di ruang publik dan media sosial. Masyarakat pun berharap pemerintah dapat mengambil langkah bijak agar penegakan hukum tetap berjalan tegas tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Stanly