BANDA ACEH– Viraltimes.id Biro Umum Setda Aceh lagi-lagi bikin publik mengernyit. Di tengah keluhan soal sekolah rusak, jalan berlubang, dan puskesmas kekurangan obat, dokumen Rencana Umum Pengadaan 2026 justru memuat daftar belanja mewah untuk kendaraan dinas dan furnitur rumah jabatan.
Anggaran miliaran rupiah mengalir untuk hal-hal yang jauh dari kata mendesak. Dan yang paling bikin gerah, semua ini datang dari Setda Aceh, jantung administrasi pemerintahan daerah.
*Rp4 Miliar Lebih untuk Armada Dinas, Satu Unit SUV Rp520 Juta*
Cek dokumennya. Setda Aceh menganggarkan:
1. *Bus operasional pramuka*: Rp850 juta
2. *Kendaraan dinas operasional*: Rp780 juta
3. *Kendaraan dinas operasional tamu*: Rp770 juta
4. *Kendaraan operasional lapangan*: Rp709,8 juta
5. *Kendaraan operasional kantor*: Rp630 juta
6. *Kendaraan operasional SUV*: Rp520 juta
Totalnya tembus Rp4,2 miliar. Satu unit SUV saja dihargai Rp520 juta. Di luar sana, banyak guru honorer masih terima Rp1 juta per bulan dan petani menunggu bantuan pompa air yang tak kunjung datang.
Publik wajar bertanya: kendaraan ini untuk melayani rakyat, atau untuk gaya pejabat?
*Kursi Tamu Rp300 Juta, Karpet Rp150 Juta. PAUD Cuma Dapat Rp78 Juta*
Belum cukup soal kendaraan, Setda Aceh juga memprioritaskan belanja fasilitas Meuligoe dan rumah dinas Wagub.
- *Kursi tamu Meuligoe*: Rp300 juta
- *Karpet rumah dinas Wagub*: Rp150 juta
- *Karpet aula rumah dinas Wagub*: Rp100 juta
- *Sofa tamu guest house*: Rp86 juta
- *Alat bermain luar PAUD Setda*: Rp78,4 juta
- *Sofa lobby mess*: Rp50 juta
- *Gorden*: Rp50 juta
Ironinya, anggaran untuk alat bermain anak PAUD Setda cuma Rp78,4 juta. Lebih kecil dari harga satu set kursi tamu.
Belum lagi belanja elektronik dan furnitur lain seperti AC, TV, kulkas, tempat tidur untuk rumah dinas dan kantor. Semua masuk dalam paket yang sama.
Biro Umum Setda Aceh pasti punya alasan teknis. Tapi logika publik sederhana: selesaikan dulu yang mendasar, baru urus yang pelengkap.
Masih ada ratusan ruang kelas rusak di Aceh Besar dan Pidie. Masih ada Puskesmas yang minta bantuan oksigen konsentrator. Masih ada jalan kabupaten yang kalau hujan berubah jadi kubangan.
Ketika Setda Aceh memilih mengutamakan SUV dan kursi tamu Rp300 juta, pesan yang sampai ke masyarakat jelas: kenyamanan pejabat lebih penting dari hak dasar rakyat.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah dibayar pakai uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus bisa dijelaskan: kenapa dibeli, untuk apa, dan apa dampaknya.
Kalau alasannya “untuk pelayanan”, maka buktikan. Tunjukkan data penggunaan kendaraan, frekuensi kegiatan, dan indikator kinerja yang meningkat. Kalau tidak ada, maka wajar kalau publik menyebut ini pemborosan.
Sebagai lembaga yang mengkoordinasi administrasi seluruh SKPK, Setda Aceh punya tanggung jawab moral lebih besar. Ia seharusnya jadi contoh efisiensi, bukan jadi pusat belanja prestise.
Diam tanpa penjelasan hanya akan memperkuat persepsi bahwa anggaran publik digunakan untuk hal yang salah prioritas. Dan di era keterbukaan informasi, persepsi itu cepat jadi vonis publik.
Hingga berita ini naik, Biro Umum Setda Aceh belum memberikan keterangan resmi soal urgensi dan dasar perhitungan seluruh item pengadaan tersebut.
121AN