ACEH BESAR– Viraltimes.id, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tengah mengebut pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dari 222 titik yang direncanakan, sebanyak 201 koperasi masih dalam proses pembangunan dan 21 titik sudah rampung 100 persen.
Angka ini disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, pada Minggu 17 Mei 2025. Menurutnya, program ini menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat ekonomi desa dan menekan ketergantungan warga pada tengkulak.
Salah satu titik yang sudah selesai dan menjadi pusat perhatian adalah Koperasi Desa Merah Putih di Desa Layeun, Kecamatan Leupung. Lokasi ini dipilih sebagai tempat launching nasional bersama Presiden Prabowo Subianto, menandakan pentingnya Aceh Besar dalam peta penguatan ekonomi kerakyatan.
Desa Layeun dipilih bukan tanpa alasan. Lokasinya berada di jalur strategis Banda Aceh–Meulaboh, jalur ekonomi utama yang menghubungkan wilayah barat selatan Aceh.
Selain itu, desa ini memiliki potensi unggulan di tiga sektor sekaligus: perikanan, perkebunan, dan pertanian. Dengan kombinasi itu, Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi pusat distribusi, pengolahan, dan pemasaran hasil warga.
Pemerintah memperkirakan koperasi ini akan memberi manfaat ekonomi langsung bagi 1.000 hingga 2.000 warga sekitar. Mulai dari nelayan, petani sawit, petani padi, hingga pelaku UMKM di sekitar Leupung.
“Harapan saya sederhana, dengan adanya KDKMP, ekonomi di desa akan bertumbuh pesat,” ujar Muharram Idris saat meninjau lokasi.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan inisiatif nasional untuk menghidupkan kembali peran koperasi sebagai soko guru ekonomi desa. Konsepnya sederhana tapi strategis: setiap desa punya koperasi yang dikelola profesional, modalnya jelas, dan unit usahanya sesuai potensi lokal.
Di Desa Layeun, koperasi ini dirancang untuk memotong rantai distribusi yang selama ini merugikan petani dan nelayan. Hasil tangkapan ikan dan panen sawit bisa langsung ditampung, diolah, lalu dipasarkan dengan harga yang lebih adil.
Selain itu, koperasi juga akan menyediakan kebutuhan pokok, pupuk, pakan, dan layanan simpan pinjam dengan bunga ringan. Dengan begitu, warga tidak perlu lagi meminjam ke rentenir saat butuh modal cepat.
Membangun 201 koperasi yang masih dalam proses bukan pekerjaan mudah. Tantangan terbesar bukan hanya di fisik bangunan, tapi di SDM dan manajemen. Koperasi hanya akan hidup kalau pengurusnya paham bisnis, transparan, dan dipercaya anggota.
Pemerintah Aceh Besar menyebut akan menggandeng pendamping koperasi, BUMG, dan dinas terkait untuk memastikan setiap koperasi punya business plan yang realistis. Pelatihan manajemen, pembukuan, dan pemasaran digital juga masuk dalam agenda.
Tanpa pendampingan, koperasi rawan jadi bangunan kosong yang hanya aktif saat ada kunjungan pejabat.
Di lapangan, warga menyambut positif. Seorang nelayan di Layeun mengaku senang karena harga ikan tidak lagi ditentukan tengkulak.
“Dulu ikan kami dijual murah, sekarang bisa ditampung koperasi. Kalau bisa konsisten, ini sangat membantu,” katanya.
Petani sawit juga berharap koperasi bisa menjadi tempat jual TBS dengan harga yang lebih stabil. Selama ini fluktuasi harga sering membuat petani rugi karena tidak punya alternatif pasar.
Kehadiran Presiden Prabowo di Desa Layeun memberi sinyal politik dan ekonomi yang kuat. Ini bukan sekadar seremonial, tapi penegasan bahwa penguatan ekonomi desa adalah agenda prioritas nasional.
Bagi Aceh Besar, momentum ini harus dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa koperasi desa bisa menjadi mesin penggerak ekonomi lokal. Jika 222 titik KDKMP berjalan efektif, dampaknya bisa terasa ke ribuan keluarga di seluruh gampong.
Keberhasilan program ini akan diukur bukan dari jumlah bangunan yang berdiri, tapi dari berapa banyak warga yang benar-benar merasakan kenaikan pendapatan dan akses ekonomi yang lebih adil.
Hingga saat ini, Pemkab Aceh Besar masih melakukan verifikasi akhir terhadap 21 kop
Rian