Bandar Lampung,Viraltimes.id - Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan instruksi penting kepada seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Perintah ini mewajibkan SPPG untuk mengunggah menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari melalui platform media sosial. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya BGN untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat luas.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sonjaya, menjelaskan bahwa informasi yang diunggah tidak hanya sebatas menu makanan. Lebih dari itu, SPPG juga harus mencantumkan detail kandungan gizi serta rincian biaya penyediaan makanan dalam program MBG. Langkah ini diambil untuk memastikan keterbukaan informasi kepada publik.
Sonny Sonjaya menegaskan bahwa setiap SPPG wajib membuat akun media sosial sebagai sarana komunikasi efektif dengan masyarakat. “BGN telah memerintahkan seluruh SPPG membuat media sosial sebagai sarana komunikasi antara SPPG dan masyarakat, dan wajib mengunggah menu makanan, kadar gizi serta harga,” kata Sonny di Bandung, Minggu (8/3/2026).
Langkah BGN ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka kualitas dan komposisi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang lebih baik. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki akses informasi yang setara.
Penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis sangat beragam, mencakup kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi optimal. Mereka antara lain adalah ibu hamil, ibu menyusui, bayi, serta peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Pemenuhan gizi yang baik bagi kelompok ini sangat krusial untuk masa depan bangsa.
Melalui pengunggahan informasi di media sosial, BGN berharap dapat membangun kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG. Transparansi ini juga diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan. Setiap detail yang diunggah akan menjadi bukti nyata kualitas layanan.
Setiap unggahan SPPG di media sosial harus memuat informasi yang komprehensif terkait menu harian program MBG. Ini termasuk daftar bahan makanan yang digunakan, metode pengolahan, hingga estimasi kandungan gizi per porsi. Data ini penting untuk edukasi gizi masyarakat.
Selain itu, rincian biaya penyediaan makanan juga menjadi komponen wajib yang harus diunggah. Informasi ini mencakup harga bahan baku, biaya operasional, dan komponen biaya lainnya. Keterbukaan anggaran ini penting untuk mengukur efisiensi dan efektivitas program.
Kewajiban ini memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana makanan tersebut disiapkan dan berapa biayanya. Ini adalah upaya konkret untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Dengan demikian, transparansi program Makan Bergizi Gratis dapat terwujud sepenuhnya.
Sonny Sonjaya menambahkan bahwa masyarakat juga diperbolehkan menyampaikan protes secara langsung kepada SPPG apabila menemukan menu MBG yang dinilai tidak layak. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan saluran resmi bagi keluhan atau masukan. Ini adalah wujud nyata dari akuntabilitas program.
“Apabila tidak sesuai, masyarakat bisa protes. Itu salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa BGN serius dalam menanggapi setiap masukan dari masyarakat. Protes yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
Masyarakat juga dapat membagikan informasi terkait program ini di media sosial, sepanjang bertujuan untuk perbaikan layanan dan disertai laporan kepada pihak SPPG terkait. BGN tidak melarang penyebaran informasi, namun menekankan pentingnya tujuan perbaikan. Ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan kualitas program Makan Bergizi Gratis.
@Widi