TALIABU — Viraltimes.id, Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, mengawal ketat jalannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digelar di Gedung B DPD RI, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).
Forum resmi tingkat nasional tersebut dimanfaatkan warga untuk mengungkap dugaan persoalan serius di balik aktivitas pertambangan bijih besi yang dilakukan PT Adidaya Tangguh di Pulau Taliabu. Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran terkait potensi dampak lingkungan serta transparansi pengelolaan tambang.
Namun, sorotan tajam juga mengarah pada ketidakhadiran Bupati Pulau Taliabu, Salsabila Widya L. Mus, dalam forum penting tersebut. Absennya kepala daerah dinilai mencederai harapan masyarakat yang ingin menyampaikan langsung aspirasi dan keluhan di hadapan pemerintah.
“Keberadaan bupati sangat penting bagi kami, apalagi ini forum resmi di tingkat pusat. Tapi justru beliau tidak hadir,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya itu, pihak perusahaan PT Adidaya Tangguh juga dilaporkan tidak hadir dalam RDPU tersebut. Kondisi ini memicu kecurigaan di tengah masyarakat terkait komitmen semua pihak dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
“Sangat disayangkan, pihak perusahaan juga tidak datang. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Kami menduga ada sesuatu yang tidak beres,” lanjutnya.
Masyarakat pun mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Mereka menilai, ketidakhadiran dua pihak penting dalam forum strategis justru memperlemah upaya mencari solusi dan keadilan.“Bagaimana kami bisa mendapatkan keadilan kalau pemimpin kami tidak hadir dan perusahaan juga tidak menunjukkan itikad baik?” tegas warga tersebut.
RDPU BAP DPD RI sendiri diharapkan menjadi ruang akuntabilitas publik untuk mengurai berbagai persoalan daerah.
Namun, absennya pihak-pihak kunci dinilai berpotensi menghambat proses klarifikasi serta penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat Pulau Taliabu.
Warga pun mendesak agar pemerintah pusat turun tangan dan memastikan adanya transparansi serta penegakan hukum terhadap dugaan persoalan pertambangan di wilayah mereka.
Sufaldi