Sidoarjo - Viraltimes.id , Suasana berbeda tampak di halaman Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Senin (9/3/2026). Puluhan karangan bunga bernada satir berjejer di depan kantor wakil rakyat tersebut. Karangan bunga itu dikirim oleh Aliansi Peduli Sidoarjo atau yang dikenal sebagai Laskar Jenggolo sebagai bentuk protes atas kinerja legislatif yang dinilai tidak responsif terhadap persoalan publik.
Tulisan pada karangan bunga tersebut cukup menyita perhatian. Di antaranya berbunyi, “Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Demokrasi di Negeri Ini, Khususnya DPRD Sidoarjo” hingga “DPRD Sidoarjo Telah Gagal Menjadi Wakil Rakyat.”
Aksi simbolik itu menjadi cara aliansi masyarakat sipil menyampaikan kekecewaan terhadap lembaga legislatif yang dinilai kurang menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, mengatakan pengiriman karangan bunga bukan sekadar aksi simbolik, tetapi juga pesan keras agar DPRD kembali menjalankan mandat sebagai representasi rakyat.
“Kami prihatin melihat kondisi demokrasi lokal. DPRD seharusnya menjadi corong masyarakat, namun yang kami rasakan justru minim respons terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Sidoarjo,” ujarnya di lokasi.
Menurut Bramada, aksi tersebut juga berkaitan dengan beredarnya isu yang menyeret nama sejumlah pihak terkait dugaan aliran dana kepada sejumlah organisasi masyarakat. Informasi yang beredar menyebutkan adanya dugaan kucuran dana hingga Rp60 juta kepada ketua organisasi tertentu.
Isu tersebut, kata dia, memicu kegelisahan di kalangan organisasi masyarakat karena dikhawatirkan menjadi upaya pembunuhan karakter terhadap gerakan kontrol sosial.
“Kami tidak ingin ada stigma murahan yang dilekatkan kepada organisasi masyarakat. Jika memang ada bukti, silakan dibuka ke publik. Tapi jika tidak ada, jangan lempar isu yang merusak nama baik,” tegasnya.
Bramada menambahkan, sejumlah organisasi masyarakat di Sidoarjo menyatakan sikap bersama menanggapi isu tersebut. Mereka di antaranya berasal dari berbagai elemen seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kelompok aktivis sosial.
Selain menyoroti isu dugaan dana tersebut, aliansi juga mempertanyakan peran DPRD dalam menyikapi dinamika politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Menurut mereka, polemik yang sempat mencuat antara pimpinan daerah dinilai membutuhkan sikap tegas dari lembaga legislatif sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
“Ketika ada dinamika di eksekutif yang berpotensi berdampak pada pelayanan publik, DPRD seharusnya hadir memberikan sikap politik yang jelas. Itu bagian dari fungsi pengawasan,” kata Bramada.
Ia menilai, jika lembaga legislatif tidak aktif menjalankan fungsi kontrol, maka kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di daerah bisa tergerus.
Pengamat kebijakan publik di Sidoarjo menilai aksi simbolik seperti pengiriman karangan bunga merupakan bentuk kritik sosial yang kerap muncul ketika ruang dialog antara masyarakat dan lembaga politik dinilai tidak berjalan optimal.
Aksi tersebut, menurutnya, juga mencerminkan meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan, terutama dalam hal pengawasan terhadap penggunaan anggaran maupun kebijakan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Sidoarjo terkait aksi pengiriman karangan bunga maupun isu yang berkembang di masyarakat.
Sementara itu, Aliansi Peduli Sidoarjo menegaskan akan terus mengawal isu tersebut agar tidak berhenti sebagai rumor yang berkembang tanpa kejelasan.
“Yang kami minta sederhana: transparansi. Jika memang tidak ada, klarifikasi secara terbuka. Jika ada pelanggaran, harus diproses sesuai aturan,” ujar Bramada.
Aksi karangan bunga itu pun sempat menarik perhatian warga yang melintas di sekitar gedung DPRD. Beberapa di antaranya berhenti sejenak untuk membaca pesan-pesan yang tertulis di papan bunga.
Bagi Laskar Jenggolo, aksi tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi para wakil rakyat bahwa publik terus memantau kinerja mereka. Kepercayaan masyarakat, menurut mereka, hanya bisa dijaga jika lembaga legislatif benar-benar menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan secara konsisten.
Sapto