Pringsewu – viraltimes.id
Pemerintah Pekon Ganjaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, diduga tidak transparan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut mencuat setelah awak media melakukan konfirmasi langsung kepada pihak pekon, Rabu (11/2/2026).
Kecurigaan bermula dari dokumen informasi penyaluran Dana Desa Pekon Ganjaran Tahun 2025 yang mencantumkan pos Biaya Mendesak dengan nilai anggaran sebesar Rp39 juta. Namun, saat dimintai penjelasan mengenai peruntukan anggaran tersebut, pihak pekon dinilai tidak memberikan keterangan yang jelas dan rinci.
Sekretaris Pekon Ganjaran, Kharis Fajar Martin, yang mewakili Kepala Pekon Suswanto, menyampaikan bahwa anggaran biaya mendesak tersebut digunakan untuk BLT Dana Desa.
“Keadaan mendesak itu BLT DD,” ujarnya singkat kepada awak media.
Namun demikian, pernyataan tersebut tidak disertai penjelasan lebih lanjut terkait rincian penggunaan anggaran, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), besaran BLT yang diterima per KPM, maupun mekanisme penyalurannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari publik dan awak media terkait prinsip keterbukaan informasi di tingkat pekon.
Padahal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah desa atau pekon wajib menjalankan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk anggaran BLT Dana Desa yang bersumber dari APBN.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Pekon Ganjaran Suswanto belum memberikan keterangan resmi secara langsung terkait polemik tersebut. Masyarakat berharap pemerintah pekon dapat segera memberikan klarifikasi terbuka agar tidak menimbulkan prasangka negatif serta demi menjaga kepercayaan publik.
Awak media viraltimes.id akan terus melakukan upaya konfirmasi dan pemantauan guna memastikan pengelolaan anggaran Dana Desa di Pekon Ganjaran berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Redaksi