BANDA ACEH – ViralTimes.id
Skandal dugaan penggelembungan harga pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Aceh makin menyengat dan tak bisa ditutupi lagi dengan sekadar foto-foto seremonial bersama Gubernur
Transparansi Tender Indonesia (TTI) melontarkan kritik super pedas dan menohok langsung ke jantung Dinas Pendidikan Aceh. TTI mempertanyakan aksi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, yang belakangan rajin tampil mendampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dalam publikasi bantuan perangkat komputer untuk sekolah.
Menurut TTI, ada yang janggal! Kenapa Kadisdik begitu rajin pamer komputer di depan Mualem, tapi begitu ditanya soal harga, jumlah, spesifikasi dan penyedianya, malah bungkam?
"Kadisdik Aceh jangan hanya sibuk menampilkan komputer di hadapan Mualem. Tunjukkan juga kepada rakyat berapa harga satuannya! Jangan sampai Gubernur dijadikan tameng untuk menghindari pertanyaan publik mengenai dugaan mark up pengadaan komputer!" sembur Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, dengan keras.
Pada Selasa, 13 Oktober 2026, Gubernur Aceh Mualem didampingi Kadisdik Aceh meninjau fasilitas komputer di SMK Negeri 2 Karang Baru, Aceh Tamiang.
TTI menegaskan, rakyat tidak butuh pencitraan! Rakyat butuh transparansi! Tidak ada yang mempersoalkan perhatian Mualem ke sekolah. Yang dipersoalkan adalah uang rakyat yang diduga dihamburkan.
"Rakyat tidak hanya butuh foto komputer yang berjajar rapi. Rakyat berhak tahu apakah komputer itu dibeli dengan harga wajar atau digelembungkan untuk bancakan! Kalau semua benar, kenapa dokumen harganya disembunyikan?" tegas TTI.
Inilah bom waktu yang bikin heboh!
TTI mengungkap hasil investigasi awal yang bikin bulu kuduk merinding. Untuk pengadaan komputer Acer Veriton Z4 All-in-One Core i5 tipe VZ4/0058, di kontrak tercatat harganya Rp29.849.550 per unit.
Sementara hasil penelusuran TTI di pasaran, untuk produk dengan spesifikasi sebanding, harganya hanya sekitar Rp14,8 Juta per unit!
Artinya ada selisih gila-gilaan sekitar Rp15 JUTA PER UNIT! Kalau dikali ratusan bahkan ribuan unit, berapa ratus miliar uang pendidikan rakyat Aceh yang diduga raib?
TTI memang menekankan selisih ini belum otomatis membuktikan kerugian negara, tapi ini adalah INDIKASI AWAL DUGAAN MARK UP YANG SANGAT KUAT dan wajib diperiksa Inspektorat, BPK dan Kejati!
"Jika benar harga jauh lebih tinggi, Kadisdik harus jelaskan pakai otak, bukan pakai foto seremonial! Jangan jawab persoalan angka dengan publikasi kegiatan!" sentak TTI.
TTI mengingatkan dengan keras: Jangan bawa-bawa nama Mualem untuk menutupi lemahnya transparansi!
Tanggung jawab teknis pengadaan ada di Kadisdik dan pejabat pengadaan, bukan di Gubernur. Kehadiran Mualem meninjau sekolah tidak bisa dijadikan stempel bahwa pengadaan sudah bersih!
"Jangan sampai masyarakat dibuat terkesan karena sudah ditinjau Mualem, maka persoalan pengadaan dianggap selesai. Itu logika sesat! Gubernur meninjau hasil, Kadisdik wajib pertanggungjawabkan proses dan uangnya!" tegas Nasruddin.
TTI juga mempertanyakan, apakah komputer yang dipamerkan di depan Mualem di SMK 2 Karang Baru itu adalah bagian dari paket Rp29,8 juta yang bermasalah itu? Kadisdik harus jawab!
Pada 7 Oktober 2026 lalu, TTI juga membongkar bobroknya keterbukaan informasi di SiRUP Disdik Aceh. Uraian kebutuhan, jumlah unit, dan spesifikasi teknis tidak disajikan secara memadai. Rakyat sengaja dibuat buta agar tidak bisa menguji kewajaran harga!
TTI mendesak Inspektorat Aceh dan BPK RI untuk segera melakukan audit investigatif. Uji spesifikasi, uji harga, uji e-katalog, dan cek fisik komputer di sekolah!
Jika ditemukan bukti cukup adanya mark up, TTI mendorong kasus ini langsung dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum!
"Yang perlu dijawab Kadisdik Aceh bukan seberapa sering tampil bersama Gubernur, melainkan apakah setiap rupiah anggaran pendidikan sudah dibelanjakan secara benar atau justru jadi bancakan! Kalau harga wajar, buka dokumennya! Kalau proses benar, jangan takut diawasi! Jangan yang transparan cuma foto seremonialnya, sementara angka-angkanya digelapkan!" pungkas TTI dengan pedas.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan selisih harga belasan juta per unit tersebut.
Apakah ini skandal mark up terbesar di Disdik Aceh? Publik menunggu jawaban!
(121AN)