Aceh Besar - Viraltimes.id, Rapat paripurna DPRK Aceh Besar dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 diwarnai kritik keras dari kalangan legislatif. Ketidakhadiran Bupati Aceh Besar, H Muharram Idris, dalam forum resmi tersebut dinilai sebagai sinyal lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap akuntabilitas publik.
Anggota DPRK Aceh Besar dari Fraksi PAN, Maulana Akbar, secara tegas menyebut absennya Bupati Syech Muharram dalam forum paripurna sebagai Kepala daerah sangat buruk dalam tata kelola pemerintahan. "Ini bukan forum biasa. Ini forum resmi yang menyangkut pertanggungjawaban kepala daerah. Ketidakhadiran Bupati hari ini adalah bentuk pengabaian terhadap lembaga legislatif dan publik," kata Maulana dalam sidang, di ruang rapat DPRK Aceh Besar,
Maulana menilai, kehadiran kepala daerah dalam rapat paripurna bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban yang melekat pada jabatan. Ketika hal itu diabaikan, kata dia, maka wajar jika publik mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan mandat. "Kalau dalam forum sepenting ini saja tidak hadir, lalu di mana letak keseriusan pemerintah? Ini bukan hanya soal etika, tapi soal tanggung jawab," ujarnya.
Kritik Maulana ini juga disambut dengan sorak sorai dari anggota DPRK lainnya, yang menuntut Bupati Aceh Besar untuk memberikan penjelasan atas ketidakhadirannya. "Kami ingin tahu apa alasan Bupati tidak hadir dalam forum ini. Apakah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam menjalankan tugasnya?" tanya seorang anggota DPRK.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Mukti, juga mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Bupati. "Kami berharap Bupati dapat hadir dan memberikan penjelasan atas LKPJ Tahun 2025. Kami tidak dapat menerima alasan apa pun untuk ketidakhadiran ini," kata Abdul Mukti.
DPRK Aceh Besar telah memutuskan untuk menunda pembahasan LKPJ Tahun 2025 hingga Bupati Aceh Besar hadir dan memberikan penjelasan atas ketidakhadirannya.
121AN