Teguran K3 Sudah Tiga Kali, Proyek Betonisasi Bluru Kidul Disorot

 

SIDOARJO - Viraltimes.id, Pelaksanaan proyek peningkatan jalan dan saluran air di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, kembali menjadi sorotan. Konsultan pengawas menyebut kontraktor pelaksana, PT Tjakrindo Mas, telah menerima sejumlah teguran terkait keselamatan kerja hingga persoalan teknis pemasangan saluran.

Proyek dengan nilai pagu mencapai Rp23.443.276.672 tersebut kini memasuki pengajuan termin pertama dengan progres pekerjaan sekitar 38 persen. Konsultan pengawas menyebut progres itu masih mencatat surplus deviasi sekitar satu persen.

Namun, di balik capaian progres tersebut, persoalan di lapangan masih ditemukan. Mulai penggunaan alat pelindung diri (APD), pemasangan U-Ditch yang harus diperbaiki, hingga kondisi lingkungan sekitar pekerjaan.

Konsultan pengawas dari PT Mitra Cipta Engineering (MCE), Dian Arifin, mengatakan pihaknya telah memberikan instruksi dan teguran kepada kontraktor agar sejumlah persoalan segera diperbaiki.

“Proyek ini masuk pengajuan termin pertama. Progress saat ini 38 persen, ada surplus deviasi satu persen,” kata Dian saat ditemui di lokasi, Sabtu (3/10/2026).

Menurut dia, persoalan keselamatan kerja menjadi salah satu perhatian utama pengawasan. Surat instruksi lapangan atau Site Instruction (SI) telah diterbitkan sebagai bentuk perintah perbaikan terhadap pekerjaan yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti.

Site Instruction merupakan dokumen tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan proyek untuk memberikan arahan, instruksi, maupun permintaan perbaikan pekerjaan kepada kontraktor.

Tidak hanya SI, konsultan pengawas juga telah menerbitkan surat teguran terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Surat teguran K3 sudah tiga kali. Kita sudah peringatkan, tetapi masih saja ditemukan pelanggaran,” ujar Dian.

Pekerja Masih Ditemukan Tak Lengkap Pakai APD

Pantauan di sepanjang ruas Jalan Desa Bluru Kidul hingga kawasan sisi barat yang mengarah ke Jalan Yos Sudarso, Sidoarjo, menunjukkan masih terdapat sejumlah pekerja yang belum menggunakan APD secara lengkap.

Dari puluhan pekerja yang berada di lapangan, hanya beberapa yang terlihat mengenakan helm proyek. Sebagian lainnya tampak bekerja tanpa perlengkapan keselamatan secara lengkap.

Selain persoalan APD, rambu-rambu pekerjaan juga disebut belum terpasang secara memadai di sejumlah titik.

“Betul, kenyataannya di lapangan temuan itu memang benar. Banyak pekerja tidak memakai APD. Rompi keselamatan bahkan ada yang ditaruh di saku celana. Rambu pekerjaan juga belum dipasang,” kata Dian.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pekerjaan berlangsung di kawasan yang bersinggungan langsung dengan aktivitas warga dan lalu lintas kendaraan.

Pemasangan U-Ditch Harus Dibongkar

Persoalan lain muncul pada pekerjaan saluran U-Ditch. Konsultan pengawas menemukan adanya sejumlah titik dengan elevasi yang tidak sesuai.

Dian menyebut selisih elevasi pada beberapa titik berada di kisaran satu hingga dua sentimeter. Bahkan terdapat pekerjaan yang harus dibongkar dan dipasang kembali.

“Beberapa titik mengalami elevasi satu sampai dua sentimeter. Bahkan ada titik tertentu yang mengalami elevasi tinggi. Minggu kemarin ada tiga U-Ditch yang sudah terpasang dan kami minta dibongkar untuk dipasang ulang,” jelasnya.

Salah satu titik pekerjaan, STA 1025, juga disebut sempat dilakukan pembongkaran.

Menurut Dian, persoalan teknis tersebut antara lain berkaitan dengan proses penarikan benang sebagai acuan pekerjaan yang dinilai kurang ketat. Keberadaan tiang utilitas milik provider juga disebut turut menghambat pekerjaan karena membutuhkan proses pemindahan.

“Benang ditarik kurang ketat. Tiang provider juga mengganggu jalan dan aktivitas pekerjaan. Pemindahan tiang membuat pekerjaan molor,” ungkapnya.

Dalam pantauan lapangan pada Sabtu (3/10/2026), juga ditemukan perbedaan elevasi pada pemasangan U-Ditch di salah satu titik di sekitar gerbang kawasan perumahan Bluru Kidul.

Warga Keluhkan Kondisi Bekas Galian

Selain persoalan teknis dan K3, kondisi lingkungan sekitar proyek juga menjadi keluhan sebagian warga.

Sejumlah warga mengeluhkan sisa galian dan akses keluar-masuk rumah yang terganggu selama proses pekerjaan. Warga mengaku harus mencari solusi agar kendaraan tetap dapat keluar-masuk rumah ketika pekerjaan belum sepenuhnya dituntaskan.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku pernah mengeluarkan uang sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu untuk membantu pengurukan bekas galian di depan rumahnya.

“Pengurukan lubang sisa pekerjaan pemasangan beton bayar. Terpaksa membayar Rp50 ribu sampai Rp100 ribu untuk membantu menguruk kembali lubang galian di depan rumah supaya kendaraan bisa keluar masuk,” ujarnya.

Keluhan tersebut merupakan pengakuan warga yang masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait. Belum ada kesimpulan bahwa pembayaran tersebut merupakan pungutan resmi ataupun pungutan liar.

Karena itu, pihak kontraktor diminta memberikan penjelasan mengenai mekanisme penanganan akses rumah warga, termasuk apakah terdapat biaya tertentu dalam proses pengurukan kembali area yang terdampak pekerjaan.

Papan Informasi Proyek Tak Terlihat

Persoalan transparansi informasi proyek juga menjadi perhatian. Saat dilakukan pemantauan di lokasi pada Sabtu (3/10/2026), papan nama atau papan informasi proyek tidak terlihat pada titik yang dipantau.

Padahal papan informasi proyek penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai nama kegiatan, nilai anggaran, sumber dana, pelaksana, konsultan pengawas, serta waktu pelaksanaan pekerjaan.

Dengan nilai pagu mencapai Rp23,44 miliar, keterbukaan informasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengetahui proyek yang berlangsung di lingkungan mereka.

Kontraktor Belum Memberikan Tanggapan

Untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, wartawan telah menghubungi pihak PT Tjakrindo Mas melalui pesan WhatsApp  kepada Ahmad selaku pihak kontraktor pelaksana di Nomor 02 812-4978-

Konfirmasi yang disampaikan mencakup progres pekerjaan, penerbitan Site Instruction, tiga kali teguran K3, penggunaan APD, persoalan elevasi U-Ditch, keluhan warga, dugaan permintaan pembayaran Rp50 ribu hingga Rp100 ribu untuk pengurukan bekas galian, serta keberadaan papan informasi proyek.

Konfirmasi juga memberikan ruang kepada pihak PT Tjakrindo Mas untuk menjelaskan langkah perbaikan maupun membantah informasi yang dinilai tidak sesuai.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, pihak kontraktor pelaksana PT Tjakrindo Mas belum memberikan jawaban atau tanggapan atas konfirmasi tersebut.

Sementara itu, konsultan pengawas menegaskan bahwa temuan di lapangan akan terus menjadi bagian dari pengawasan pekerjaan hingga proyek tersebut memenuhi spesifikasi teknis dan ketentuan keselamatan kerja.

Perbaikan kualitas pekerjaan dan penerapan K3 menjadi penting mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran puluhan miliar rupiah dan bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat Bluru Kidul.

Sapto

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama