JAKARTA – Viraltimes.id, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UMAT mengecam keras manuver Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merekomendasikan pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke DPRD. Dengan dalih kemaslahatan "Ulil Amri", MUI dinilai sedang mempertontonkan syahwat politik elitis yang berpotensi menghancurkan pilar demokrasi hasil jerih payah Reformasi 1998.
Direktur LBH UMAT, H. M. Abdurrahman Auf, SH, MH, menegaskan bahwa penggunaan dalih agama untuk membatasi hak suara rakyat adalah bentuk penyesatan publik.
"MUI sedang mempertontonkan logika sesat pikir. Memusatkan suara rakyat ke tangan segelintir elite DPRD bukan solusi, melainkan upaya menyuburkan 'pasar gelap' politik transaksional di ruang tertutup. Ini adalah langkah mundur yang menempatkan demokrasi kita dalam posisi sakaratul maut di tangan mereka yang mengaku penjaga moral," tegas Abdurrahman dalam keterangan resminya.
Abdurrahman juga menyoroti keanehan narasi MUI yang mencampuradukkan dukungan terhadap demokrasi dengan bumbu-bumbu teologis bab Khilafah untuk melegitimasi Pilkada via DPRD.
"Ini anomali intelektual yang berbahaya. Di satu sisi bicara demokrasi, di sisi lain menyelundupkan konsep khilafah secara parsial hanya untuk mengebiri kedaulatan rakyat. Seolah-olah 'Ulil Amri' hanya sah jika dipilih oleh segelintir elite. Jangan jual dalih agama hanya untuk menjadi tameng bagi kepentingan oligarki yang ingin berkuasa tanpa keringat suara rakyat," cetus Advokat kelahiran Madura ini.
LBH UMAT melihat adanya dugaan degradasi peran yang sangat memprihatinkan dalam tubuh MUI saat ini. Kritikan tajam pun dilontarkan mengenai pergeseran fungsi lembaga tersebut yang dianggap semakin jauh dari umat.
"Sangat disayangkan jika institusi sekelas MUI bertransformasi menjadi sekadar ormas yang sibuk mengurusi administrasi makanan dan sertifikasi produk, namun saat bicara hak konstitusional rakyat, mereka justru menawarkan belenggu. Jangan sampai publik mencap MUI hanya sebagai 'stempel' kepentingan penguasa dengan label syariah," tambahnya lagi.
Secara konstitusional, Abdurrahman mengingatkan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara absolut menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan fraksi-fraksi partai.
"Jangan mencampuradukkan konsep teologis untuk melegitimasi tirani minoritas. Ulil Amri yang maslahat adalah mereka yang lahir dari restu langsung rakyat. Jika MUI memaksakan narasi Pilkada DPRD, jangan salahkan jika umat merasa kehilangan kompas moral karena ulamanya lebih sibuk mengurusi skenario kekuasaan daripada keadilan rakyat," tandasnya.
Lebih lanjut, Abdurrahman menilai argumen MUI tentang efisiensi biaya adalah bentuk kemalasan intelektual yang fatal.
"Ibarat rumah yang bocor atapnya, MUI malah menyarankan agar rumahnya dirubuhkan. Jika Pilkada langsung ada kekurangan, perbaiki penegakan hukumnya, bukan membunuh hak pilih rakyatnya. Ini mengonfirmasi bahwa fatwa dan rekomendasi sekarang diduga bisa dipesan demi melanggengkan kekuasaan oligarki yang ketakutan pada pilihan langsung masyarakat," tegasnya dengan nada satir.
LBH UMAT memperingatkan bahwa pemilihan di DPRD hanyalah cara membuka "kotak pandora" suap yang jauh lebih sulit diawasi publik daripada Pilkada langsung.
"Demokrasi tidak boleh ditukar dengan efisiensi semu yang menggadaikan integritas. Sangat naif jika para petinggi MUI tidak memahami bahwa kedaulatan rakyat adalah mandat suci, bukan barang dagangan yang bisa dipindahkan ke meja-meja fraksi partai politik dalam transaksi di bawah tangan," ungkap Abdurrahman.
Kredibilitas MUI kini dianggap sedang dipertaruhkan di meja sejarah. LBH UMAT mendesak MUI untuk berhenti memproduksi narasi yang berseberangan dengan semangat zaman dan akal sehat hukum.
"Dunia hukum tidak akan tinggal diam melihat institusi agama ditarik-tarik untuk melegitimasi kemunduran peradaban politik. Jika MUI tidak segera kembali ke khitahnya sebagai penjaga moral umat, maka biarkan urusan tata negara dikelola oleh mereka yang masih memiliki akal sehat demokrasi," imbuhnya.
Sebagai penutup, Abdurrahman menegaskan bahwa pihaknya akan berdiri paling depan untuk melawan setiap upaya yang ingin mengembalikan Indonesia ke era kegelapan politik.
"Kami di LBH UMAT akan terus mengawal hak konstitusional warga. Demokrasi ini dibayar mahal dengan darah dan air mata, jangan sampai digadaikan kembali ke sistem yang tertutup dan korup hanya dengan bungkus dalih agama yang dipaksakan. Kami tidak butuh stempel keagamaan untuk sistem yang menindas kedaulatan rakyat!" pungkasnya dengan tegas.
Red