Banda Aceh - viraltimes.id, Wakil Ketua Umum Pusat Studi Pemuda Aceh (PUSDA), Nuzulul Fahmi, S.P., M.Si., menilai munculnya desakan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang meminta pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh tidak lazim dan cenderung bersifat personal serta tendensius. Minggu ,21 Des 2025
jika dilihat secara objektif dan akademik, langkah-langkah yang diambil Sekda Aceh, M. Nasir, dalam penanganan bencana maupun pengelolaan anggaran justru sudah berada pada jalur yang tepat.
dalam situasi darurat bencana, ukuran keberhasilan tidak boleh dilihat dari narasi politis atau opini sepihak, melainkan dari kerja konkret di lapangan.
Sekda Aceh menunjukkan peran kepemimpinan yang aktif melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, memastikan bantuan logistik dan anggaran dapat menjangkau kabupaten/kota terdampak secara cepat dan terukur. “Ini bukan pencitraan, tetapi kerja nyata yang terlihat dari sistem koordinasi dan distribusi bantuan,” ujarnya wakil ketua PUSDA
peran Sekda Aceh juga terlihat jelas dalam fungsi strategisnya sebagai koordinator administrasi pemerintahan. M. Nasir dinilai aktif menerima berbagai bantuan kemanusiaan dari beragam pihak, baik pemerintah pusat, daerah lain, maupun lembaga nonpemerintah, lalu memastikan penyalurannya tepat sasaran kepada masyarakat terdampak.
Langkah ini dinilai memperkuat tata kelola penanganan bencana dan mempercepat respons kemanusiaan di tengah situasi darurat.
Terkait tudingan lambannya penetapan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Nuzulul Fahmi mengingatkan bahwa persoalan tersebut harus dipahami secara utuh dalam kerangka mekanisme administrasi pemerintahan.
proses penganggaran tidak dapat dilakukan secara instan dan sepihak, karena harus melalui tahapan regulatif yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam penggunaan dana publik agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Setiap rupiah anggaran penanganan bencana wajib dapat dipertanggung jawabkan,"Ungkap wakil ketua.
Madi