Cirebon,Viraltimes.id, Pengelolaan dana Ketahanan Pangan (Ketapang) oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, kembali menuai sorotan tajam dari warga.
Masyarakat mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) dengan total nilai mencapai Rp260 juta.
Sorotan tersebut mencuat setelah warga menilai sejumlah program BUMDes tidak jelas perencanaan maupun hasilnya.
Salah seorang warga Japura Kidul, Budiman, mengungkapkan bahwa pada awalnya program ketahanan pangan difokuskan pada sektor pertanian padi.
Namun tanpa musyawarah dengan warga, program tersebut tiba-tiba dialihkan menjadi penanaman semangka seluas setengah hektare dengan anggaran sekitar Rp70 juta.
Awalnya program padi, tiba-tiba berubah jadi tanam semangka. Katanya sudah panen, tapi justru rugi. Padahal anggarannya besar,” ujar Budiman, Sabtu (20/12/2025).
Menurut Budiman, perubahan program tersebut tidak pernah dibahas melalui forum musyawarah desa.
Ia menuding BUMDes Japura Kidul telah menghabiskan seluruh anggaran ketahanan pangan tanpa keterbukaan kepada masyarakat.
“Tidak ada musyawarah, tidak ada laporan, dan tidak ada transparansi. Total anggaran sekitar Rp260 juta dari 20 persen Dana Desa tahap satu dan dua, tapi penggunaannya tidak jelas,” tegasnya.
Warga bahkan menduga adanya proyek fiktif dalam pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut.
Hingga kini, kata Budiman, masyarakat belum pernah menerima laporan pertanggungjawaban resmi terkait penggunaan dana BUMDes.
Tak hanya soal program, warga juga menyoroti proses penunjukan Direktur dan pengurus BUMDes Japura Kidul yang dinilai tidak transparan.
Mereka menilai pengurus BUMDes tidak komunikatif dan penunjukannya tidak melalui mekanisme seleksi terbuka.
Tidak ada pengumuman, tidak ada seleksi, dan tidak ada keterbukaan soal siapa dan bagaimana pengurus BUMDes ditunjuk,” ungkapnya.
Keluhan juga datang dari kalangan pemuda. Anggota Karang Taruna Japura Kidul, Sutrisno, mengaku kecewa dengan kondisi BUMDes yang dinilainya tidak produktif.
Ia menyebut, Karang Taruna selama ini mengelola kegiatan pengelolaan sampah secara swadaya tanpa dukungan anggaran dari pemerintah desa.
Di satu sisi kami mengelola sampah tanpa anggaran dan banyak kendala. Di sisi lain, BUMDes justru terkesan menghabiskan anggaran besar, termasuk dugaan proyek penanaman semangka Rp70 juta yang gagal panen dan hasilnya tidak transparan,” kata Sutrisno.
Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes Japura Kidul.
Mereka menilai program ketahanan pangan seharusnya fokus pada sektor utama seperti penanaman padi, bukan pada program yang dinilai menyimpang dari tujuan awal
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BUMDes Japura Kidul maupun Direktur BUMDes yang diketahui bernama Asmari belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi. Pemdes Japura Kidul juga belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan warga tersebut
(SURYA ASIA)